JOGJA – Pemprov dan DPRD DIJ akhirnya menyepakati Perda tentang Nomenklatur DIJ dan Penggunaan-nya dalam Rapat Paripurna (Rapur) DPRD DIJ akhir Desember 2015. Meski begitu, Fraksi PAN (FPAN) DPRD DIJ menyatakan tidak ikut menyepakati hasil Rapur tentang Perda Nomenklatur DIJ dan Peng-gunaannya tersebut.

Pernyataan tersebut disam-paikan oleh Wakil Ketua FPAN Hamam Muttaqiem saat meng-interupsi Pimpinan DPRD DIJ yang sedang membacakan per-setujuannya kepada fraksi- fraksi. “FPAN tidak setuju nomenklatur DIJ dan penggunaannya diatur dalam perda,” ujarnya.

Pihaknya beralasan, adanya Perda Nomenklatur DIJ dan Penggunaanya, melampaui ke-wenangan dan melanggar pe-rundang-undangan. Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Kulonprogo ini mengungkapkan, FPAN sejak awal juga tidak ter-libat dalam proses pembahasan di Pansus. “Untuk itu, dalam pengambilan kepututusan ini, izinkan FPAN konsisten untuk tidak melibatkan diri,” tegasnya.

Hamam meminta pendapat FPAN yang tidak terlibat dalam pemba-hasan dan pengambilan keputusan tersebut dimasukkan dalam catatan keberatan. Sikap FPAN ini juga dilatabelakangi dari Surat Kemen-terian Dalam Negeri. Isinya mem-persilakan DIJ, apakah tetap meng-gunakan nomenklatur kata pro-vinsi atau tidak menggunakannya. “FPAN memilih untuk tetap menggunakan kata provinsi da-lam nomenklatur DIJ dan peng-gunaannya,” jelasnya.

Ketua DPRD DIJ Yoeke Indra Agung Laksana selaku pimpinan sidang dalam jawabannya tidak keberatan atas sikap dan penda-pat dari FPAN. Pendapatan ter-sebut dimasukkan dalam cata-tan keberatan serta dimasukkan dalam risalah rapat paripurna.Sementara itu, Ketua Pansus Raperda Nomenklatur DIJ dan Penggunaanya Rendradi Supri-handoko dalam laporannya me-nyebutkan, selama pembahasan di pansus, sudah melakukan pem-bahasan selama enam kali. “Perda terdiri dari tiga bab dan enam pasal,” ucapnya. (pra/ila/ong)