DARI DEKAT:Penjabat Bupati Sleman Gatot Saptadi (kanan) didampingi Kepala BPMPPT Purwatna Widada saat meninjau gedung baru BPMPPT kemarin (4/1).
SLEMAN- Gedung baru Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Sleman resmi beroperasi sejak kemarin (4/12). Sayangnya, selain lokasi yang kurang strategis, pelayanan belum menun-jukkan kategori prima. Bahkan, saat di-launching, pela-yanan justru mundur sekitar satu jam. Para petugas tampak belum bisa langsung tune in dengan sarana yang serba baru. Mesin antrean pun belum dioperasikan. Sehingga layanan dilakukan secara manual. “Mesin belum diprogram ulang,” kata salah seorang petugas sekuriti. Kondisi itu membuat sebagian pengunjung yang sejak pukul 07.30 menunggu di luar gedung makin kesal. “Ini malah lebih membing-ungkan,” ungkap pria yang mengaku bernama Herman sambil menun-jukkan dua carik kertas bernomor sama.

Bahkan dia bingung untuk mengetahui apakah nomor antrean atau loket.Di dalam ruangan, terdapat 9 loket layanan yang belum semuanya ada petugas stand by. Hanya empat orang duduk di belakang meja loket. Petugas yang ada pun lebih sering terlibat percakapan soal antrean layanan. Di sisi lain, meski disebut lembaga layanan perizinan terpadu, ternyata hanya 23 item izin yang dilayani di lembaga baru itu. Namun, di meja cek list terdapat 30 laci kabinet yang tertempel keterangan daftar izin yang bisa dilayani.Kepala BPMPPT Purwatna Widada mengakui jika layanan hari pertama belum maksimal lantaran seluruh staf masih beradaptasi. “Ini kan masih soft launching,” dalihnya.

Purwatna mengatakan, butuh waktu lima hari kerja untuk kembali tune in. Artinya, minggu depan, pe-layanan dijanjikan bakal kembali normal. Tak hanya itu, Purwatna juga ingin menjawab kritik publik soal kera-mahtamahan petugas loket yang jauh dari harapan. Ke depan, pihak-nya akan menempatkan petugas baru yang berusia muda untuk ditraining sebagai customer service. “Kami akan pakai tenaga outsour-cing,” katanya.Penjabat Bupati Sleman Gatot Saptadi menegaskan, sudah sepan-tasnya pemerintah mengalokasikan anggaran “senyum” untuk mencapai pelayanan prima. Itu guna menggali lebih dalam kepercayaan publik. “Nanti pegawai yang ada sekarang bekerja di balik layar,” ungkapnya.

Menurut Gatot, satu hal yang harus menjadi perhatian adalah adanya kepastian hukum bagi masyarakat yang mengurus keperluan perizinan. Dengan kantor layanan satu atap, Gatot berharap tak ada lagi berkas tercecer ke luar kantor. Artinya, ber-kas masuk dan keluar hanya lewat satu pintu. Gatot menepis kritik soal lembaga satu pintu yang banyak “jendelanya”. Maksudnya, masih ada campur tangan pihak lain selain petugas BPMPPT. Ke depan, Gatot tak ingin kritik ter-sebut kembali muncul demi meraih kepercayaan publik. “Bukan hanya janji, tapi komitmen,” tegasnya. Mengenai lokasi kantor, Gatot yakin penentuannya telah melalui kajian. Baginya, hal itu tak ada masalah. Kantor BPMPPT menempati bekas gudang milik Disnakersos Sleman. Kantor tersebut cukup tersembunyi dan terpisah dari kompleks sekreta-riat maupun satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya. Persisnya, di belakang kantor DPD PAN Sleman. Masuk sekitar 50 meter dari ruas Jalan Magelang, Beran. Atau di belakang Balai Desa Tridadi jika dari Jalan Parasamya. (yog/din/ong)