MAGELANG – Kalangan wakil rakyat meradang. Mereka tidak bisa terima dengan alasan yang disampaikan Kabag Perlengkapan Pemkot Al Idris. Yakni, adanya keuntungan negara karena belum memutus kontrak pihak pelaksana pembangunan Masjid Ilmun Nafi Kompleks Setda Kota Magelang yang harusnya selesai pada 29 Desember 2015.

Alasannya para dewan, saat ada pihak yang diuntungkan, pasti ada pihak yang dirugikan. Salah satunya, pihak pelaksana. Yakni, PT Aneka Bangun Cemerlang (ABC) Jogjakarta.

“Kalau negara diuntungkan, ada pihak yang dirugikan, yaitu pihak pelaksana. Kalau sudah begini, negara jahat dong dengan kontraktor. Bagaimanapun, bicara keterlambatan pekerjaan tidak bisa hanya menyalahkan salah satu pihak. Kedua belah pihak yang menandatangani kontrak jelas salah semua,” kritik Sekretaris Fraksi Amanat Indonesia Raya (AIR) DPRD Kota Magelang Widodo Adi Santoso kemarin (5/1).

Anggota Komisi C ini minta Bagian Perlengkapan selaku SKPD yang berkompeten dalam pembangunan masjid tersebut tidak membuat aturan baru yang justru membingungkan masyarakat. Karena, perjanjian kontrak kerja sifatnya mengikat kedua belah pihak dan memuat berbagai ketentuan bersama.

“Kalau tidak selesai ya diputus kontrak. Kalau sudah diputus kontrak, tetapi masih saja melaksanakan pekerjaan, ini mesti ada komitmen tertentu. Ini yang harus disikapi dan dicermati. Komitmen apa yang dibangun antara SKPD dengan kontraktor,” sindirnya.

Widodo yang juga Sekretaris DPC PAN Kota Magelang menegaskan, dampak paling jelas dari wanprestasi yang dilakukan PT ABC Jogja adalah kerugian bagi masyarakat. Mengingat setiap pekerjaan kontruksi harus dilaksanakan secara tepat mutu dan tepat waktu.

Lha kalau sudah tidak tepat waktu seperti ini, tentunya susah untuk melaksanakan ibadah di sana (Masjid Imun Nafi). Salah satu item yang belum selesai adalah tempat wudu. Tidak sekedar pengecatan. Ini kan tentunya menyulitkan jamaah yang hendak menunaikan ibadah salat,” paparnya.

Sekretaris Fraksi PDIP Iwan Soeradmoko mendorong semua pihak kembali ke kontrak kerja sebagai “kitab suci” dalam menilai pembangunan masjid tersebut. Karena dalam kontrak kerja memuat berbagai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yakni, antara pemberi pekerjaan dan pelaksana.

“Dalam kontrak kerja tersebut, tentunya memuat segala hal ikhwal soal pembangunan. Ingat dalam kontrak kerja tersebut, ada batas waktu dan tidak boleh lebih dari akhir tahun anggaran,” katanya.

Anggota Fraksi PKS Imam Musaeconi menilai, masa pemeliharaan selama enam bulan tidak bisa melakukan pekerjaan yang sifatnya baru.

“Kalau semula belum dicat. Kemudian baru dicat dalam masa pemeliharaan ya ini salah. Karena masa pemeliharaan ya hanya untuk merawat atau memperbaiki,” tegasnya.

Sebelumnya, Pemkot Magelang memilih tak memutus kontrak PT ABC Jogjakarta. Sesuai kontrak, proyek tersebut sejatinya harus selesai pada 22 Desember 2015.

Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) Al Idreis masih memberi batas toleransi selama satu pekan dengan denda 1/1.000 dari nilai sisa kontrak sebesar 10 persen.

“Secara prinsip, masjid sudah bisa digunakan. Kami tidak putus kontrak, karena justru rugi kalau diputus. Negara justru diuntungkan dengan tidak memutus kontrak terhadap PT ABC. Karena pembayaran hanya akan diberikan sebesar 90,26 persen sesuai progres pekerjaan per 29 Desember 2015. Namun hasil pembangunan tetap 100 persen,” ungkap Idris.

Dari pantauan di lapangan, masjid tersebut belum banyak digunakan masyarakat. Lantai masih terlihat kotor, karena ada pekerjaan finishing tembok, cat, dan lainnya. Paling parah, bagian tempat wudu ada yang belum terpasang kran dan jalan menuju masjid terlihat berantakan dan masih tanah.

“Saya tidak jadi salat. Tempatnya kotor dan wudu-nya sulit,” ungkap Wawan, warga Jurangombo Utara.(dem/hes/ong)