BANTUL – Penerapan Undang-undang No. 6/2014 tentang Desa, pengucuran dana desa (DD) serta alokasi dana desa (ADD) pada Tahun Anggaran 2015 menjadi catatan Bagian Pemerintah Desa Setda. Itu karena masih banyak kekurangan yang perlu segera diperbaiki. Salah satunya siklus penganggaran APBDes.

Kasubbag Kekayaan Bagian Pemerintah Desa Setda Nanang Mujianto menyatakan, siklus penganggaran APBDes idealnya dalam rentang waktu tujuh bulan. Dengan kata lain, pembahasan APBDes idealnya dimulai pada bulan Juni. “Bulan Juni idealnya sudah mulai dengan musyawarah desa,” terang Nanang di ruang kerjanya, kemarin (5/1).

Menurutnya, siklus pembahasan APBDes tidak jauh berbeda dengan APBD. Ada sejumlah tahapan yang memakan waktu cukup panjang yang harus dilewati. Itu dengan harapan agar perencanaan program dalam APBDes dapat mencerminkan kebutuhan desa dan masyarakat. “Agar APBDes juga dapat diketok tepat waktu. Maksimal pada 31 Desember,” ujarnya.

Dari sisi siklus penganggaran, Nanang mengakui pembahasan APBDes se-Bantul belum memenuhi. Sebut saja pembahasan APBDes 2016. Mayoritas pemdes memulai pembahasan APBDes 2016 pada bulan November. Kondisi serupa juga hampir terjadi di seluruh Indonesia.

Mengingat, dari hasil sampel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sejumlah daerah menunjukkan belum ada pemdes yang mematuhi siklus penganggaran APBDes. Atas dasar itu, Bagian Pemdes komit akan mematuhi siklus penganggaran pada APBDes 2017.

“Ini temuan KPK dan harus kita tindaklanjuti,” tegasnya.

Nanang juga mengungkapkan, hingga kemarin baru ada 10 pemdes yang baru melaporkan pengesahan APBDes kepada Bagian Pemerintah Desa. Meski begitu, dia memperkirakan lebih dari 50 pemdes sebenarnya sudah mensahkan APBDes. “Besok Kamis akan kami data semuanya mana saja yang telah diketok,” jelasnya.

Nanang menyarankan pemdes yang belum mengesahkan APBDes segera mengetoknya. Itu karena ADD akan mulai dikucurkan pada minggu kedua bulan ini. Pengucuran DD sendiri baru dapat direalisasikan pada bulan April.

Sejumlah pemdes diketahui masih kesulitan menyusun APBDes. Menyangkut hal ini Nanang menegaskan, pihaknya pada bulan November tahun lalu memberikan program pendampingan percepatan penyusunan draf APBDes kepada seluruh pemdes.

Dalam materi itu juga disampaikan tata cara penghitungan selisih lebih perhitungan anggaran (silpa). Mengingat, mayoritas pemdes memiliki silpa. “Rata-rata silpa sekitar Rp 30 juta hingga Rp 50 juta. Dan mayoritas dari program pemberdayaan masyarakat desa (P2MD) dari kantor PMD (pemberdayaan masyarakat desa),” bebernya.

Sekretaris Komisi A DPRD Bantul Gayuh Pramuditha menilai, wajar bila mayoritas pemdes belum dapat mematuhi siklus penganggaran saat membahas APBDes 2016. Terlebih, ketepatan dalam penyusunan administrasi, termasuk di antaranya APBDes masih barang baru. “Apalagi hampir seluruh APBDes 2015 baru diketok pada bulan Juni-Agustus,” jelasnya.

Namun demikian, politikus Partai Gerindra ini optimistis seluruh pemdes mampu mematuhi siklus penganggaran pada pembahasan APBDes 2017. “Komisi A bersama SKPD terkait akan intensif melakukan pengawasan khusus atas pelaksanaan undang-undang desa,” tandasnya.(zam/din/ong)