Oleh : KUSNO S UTOMO/Redaktur Senior

HB II Dua Kali Dilengserkan, Tiga Kali Naik Takhta

KEKHAWATIRAN Sultan Hamengku Buwono (HB) I atau Sultan Mangkubumi terhadap stabilitas politik pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pascakepemimpinannya, terbukti.

Sebelum wafat, raja yang juga dikenal dengan sebutan Sinuwun Swarga itu sempat mengumpulkan putra dan putrinya, serta semua pejabat tinggi kerajaan. Mereka diminta menyatakan sumpah setia mendukung kepemimpinan putra mahkota Gusti Raden Mas (GRM) Sundoro.

Setelah bertakhta dan kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono II, masa pemerintahan Sundoro diwarnai instabilitas politik berkepanjangan. Raja muda ini terlibat serangkaian konflik politik dengan sejumlah elite kerajaan. Di antaranya dengan saudara tirinya Pangeran Notokusumo, pepatih dalem Danoeredjo II, dan pejabat kerajaan lainnya. Bahkan sang putra mahkota, GRM Surojo juga berseberangan politik dengan ayahanda tersebut.

Putra mahkota yang lahir dari permaisuri Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Kedaton itu tidak cukup disenangi oleh HB II. Hubungan ayah dengan anak itu boleh dibilang buruk. Rasa cinta raja justru lebih tercurah pada Kanjeng Gusti Pangeran Adipati (KGPA) Mangkudiningrat. Dia merupakan putra HB II yang lahir dari permaisuri GKR Hemas.

Ratu Hemas ini merupakan cucu Susuhunan Paku Buwono II, raja Kerajaan Mataram terakhir sebelum pecah menjadi dua Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Jogjakarta. Ibunda Ratu Hemas ini adalah GKR Alit, putri sulung Paku Buwono II.

Kecintaan HB II terhadap Mangkudiningrat ini terlukis dalam buku Kuasa Ramalan karya Peter Carey. Mangkudiningrat inilah yang disebut-sebut dihendaki HB II menjadi calon penggantinya dibandingkan GRM Surojo yang telanjur dinobatkan sebagai putra mahkota.

Mangkudiningrat ini menjadi pangeran yang setia mendampingi sultan kelak saat dibuang pemerintah Inggris ke Penang dan Ambon. Makam Mangkudiningrat juga bersebelahan dengan nisan HB II di makam Kotagede.

Penulis pada 4 Mei 2015 berkesempatan berziarah ke makam Mangkudiningrat dan HB II. Denah lokasi makam Mangkudiningrat dan HB II ini ada dalam sebuah peta yang dipajang di Bidang Arsip Statis Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DIJ Jalan Tentara Rakyat Mataram, Jogja. HB II satu-satunya raja Jogja yang jazadnya tidak dikebumikan di makam Imogiri.

Buruknya hubungan antara HB II dengan putra mahkota itu mencapai puncaknya saat sultan terlibat konflik dengan Gubernur Jenderal Belanda Herman Willem Daendels pada 1810. Kala itu, HB II menolak aturan-aturan yang diterapkan Daendels. Terutama menyangkut protokoler raja-raja Jawa terhadap minister atau residen di zaman kekuasan Daendels. Raja yang dikenal punya sikap keras ini menolak aturan tersebut. Dia beralasan aturan tersebut merendahkan kewibawaannya sebagai raja.

Ketegangan itu berdampak terjadinya kegaduhan. Apalagi sultan juga memecat pepatih dalem Kanjeng Pangeran Adipati Aryo (KPAA) Danoeredjo II, cucu dari Patih Danoeredjo I. Meski Danoeredjo merupakan pilihan langsung HB II, dalam perkembangannya Danoeredjo lebih pro terhadap Daendels ketimbang kepada sultan yang mengangkatnya. Danoeredjo II kemudian dipocot (dipecat) dari kalenggahan (kedudukan) sebagai pepatih dalem oleh HB II.

Posisi patih kemudian digantikan menantu sultan, yakni Raden Tumenggung (RT) Natadiningrat, putra Pangeran Notokusumo, saudara sultan yang lahir dari lain ibu. Notokusumo ini kelak bergelar Paku Alam I.

Kegaduhan lain muncul gara-gara sultan dituduh merestui pemberontakan Raden Rangga Prawiradirdja III, bupati wedana Madiun. Belanda akhirnya menumpas pemberontakan Raden Rangga itu. Daendels mencurigai HB II ikut terlibat dalam makar tersebut.

Apalagi dari surat yang diambil sebagai barang bukti dari jasad Raden Rangga, ditemukan cap berlogo kasultanan. Ini menyebabkan konflik antara HB II dengan Daendels semakin terbuka. Menghadapi serangan itu, sultan menolak tuduhan tersebut. Alasannya, cap kesultanan sehari-hari berada di kepatihan bukan di kasultanan.

Di pihak lain, saat hubungan HB II dengan Belanda tak akur, muncul koalisi politik di dalam keraton. Yakni Patih Danoredjo II dengan putra mahkota yang disokong ibundanya GKR Kedaton, salah satu permaisuri HB II. GKR Kedaton inilah yang mendorong Patih Danoredjo agar mengadakan lobi-lobi politik dengan Belanda agar putra mahkota secepatnya dinobatkan sebagai raja.

Konflik politik keluarga kerajaan itu rupanya dibaca oleh Daendels. Gubernur Jenderal Belanda pertama pascakebangkutan VOC akibat korupsi itu memutuskan menyerbu Keraton Jogja pada Desember 1810.

Kali ini, gantian HB II yang harus dipocot dari kedudukannya sebagai sultan. Untuk pertama kali dalam sejarah Dinasti Mataram, seorang raja dipaksa lengser di tengah jalan. Daendels kemudian mengukuhkan putra mahkota, GRM Surojo sebagai Sultan Hamengku Buwono III.

Obsesi ibundanya agar sang putra naik takhta akhirnya terealisasi. Bertepatan dengan itu, Patih Danoeredjo II dikembalikan pada kedudukannya sebagai patih. RT Natadiningrat dan Pangeran Notokusumo ditangkap dan dibuang ke Cirebon, Surabaya, dan Semarang.

Kendati HB II sudah dilengserkan, raja yang terkenal dengan sebutan Sinuwun Sepuh itu tetap bermukim di dalam kedaton namun dia tinggal di luar keraton. Dengan demikian, pada tahun 1810 itu ada dua raja yang ada di Keraton Jogja. Yakni HB II, dan anaknya yang bergelar HB III.

Kondisi itu membuat situasi politik di keraton mengalami gonjang-ganjing. Setahun kemudian, tahun 1811, Pemerintah Belanda yang ada di bawah kekuasaan Kekaisaran Prancis takluk dengan Kerajaan Inggris. Wilayah nusantara termasuk pecahan Mataram, Surakarta, dan Jogjakarta jatuh ke Inggris.

Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stamford Raflles mengambil sikap politik berbeda dengan Belanda. HB II dikembalikan pada kedudukannya sebagai raja. RT Natadiningrat dan ayahnya Pangeran Notokusumo dibebaskan dari pengasingan.

Sebaliknya, HB III harus kembali pada posisi sebagai pangeran biasa. Praktis takhta HB III ini hanya berlangsung sekitar setahun. Untuk kali kedua HB II naik takhta sebagai sultan.

Memasuki 1812, HB II kembali berkuasa. Namun lagi-lagi bulan madu politik antara HB II dengan Inggris tak berlangsung lama. Hubungan keduanya kembali memanas. Raflles memutuskan menyerbu istana HB II karena dianggap membangkang.

Pasukan Inggris didukung tentara Sepoy dari India plus Legiun Mangkunegaran dan Kasunanan Surakarta membuat benteng pertahanan HB II jatuh. Mudahnya Inggris menyerbu keraton itu berkat adanya informasi yang diberikan Pangeran Notokusumo.

Kompensasi dari peran itu, Notokusumo kemudian diangkat menjadi pangeran mardiko (merdeka) dan tanah seluas 4.000 cacah. Notokusumo kemudian naik takhta sebagai KGPAA Paku Alam I berdasarkan politik kontrak dengan Inggris 17 Maret 1813.

Sebelumnya pada 28 Juni 1812, putra mahkota untuk kali kedua dinobatkan menjadi HB III. Penobatan pertama oleh Daendels (Belanda) dan kedua dilakukan Raffles dari Inggris. Nasib HB II kemudian dibuang ke Penang sebelum akhirnya dipindahkan ke Ternate, Maluku Utara.

HB III yang tak lain ayahanda Pangeran Diponegoro tak lama bertakhta. Dua tahun setelah berkuasa, dia meninggal tahun 1814. Penggantinya HB IV jumeneng atau naik takhta saat usianya masih belia sehingga dibentuk Dewan Perwalian. HB IV atau GRM Ibnu Djarot menggantikan ayahnya ketika umurnya baru 9 tahun. Kekuasaan juga tak lama karena wafat dalam usia relatif sangat muda 19 tahun. Lagi-lagi, raja kelima atau HB V, penerus takhta HB IV dikukuhkan pada 1822 ketika usianya baru 3 tahun. Namanya GRM Gatot Menol. Usia 3 tahun ini bila zaman sekarang masih kategori pendidikan anak usia dini (PAUD). Sama seperti saat ayahnya naik takhta, era HB V Belanda kembali membentuk Dewan Perwalian.

Tiga tahun setelah Sinuwun Gatot Menol dinobatkan, pecah perang Diponegoro atau perang Jawa. HB II yang berada di pengasingan di Ambon oleh Belanda dibebaskan. Untuk ketiga kalinya HB II dinobatkan sebagai raja, menggeser posisi cucu buyutnya HB V. Penobatan dilakukan dalam upacara besar-besaran di Istana Bogor 1826. Tujuan penobatan HB II ini dalam rangka meredam perang Diponegoro. Sejarah kembali terulang. Keraton Jogja punya dua raja. HB II dan HB V. Ini mengulang konflik politik HB II melawan putranya HB III.

Takhta ketiga HB II tak berlangsung lama. Dia wafat dua tahun sebelum perang Jawa berakhir. Sinuwun Sepuh ini meninggal pada 1828 dalam usia 77 tahun. Dia tidak dimakamkan di Imogiri satu kompleks dengan putranya HB III, dan cucunya HB IV. Takhta HB II berlangsung tiga kali 1792-1810, 1811-1812, dan 1826-1828. (bersambung)