JOGJA – DPRD DIJ meminta Puro Pakualaman menjalankan serta mengumumkan paugeran atau peraturan terkait suksesi di Pakualaman ke publik. Hal itu untuk menghindari terjadi-nya konflik dengan kerabat lainnya. Pengumuman pauge-ran ini sesuai dengan amanat UU Keistimewaan (UUK) DIJ. Kendati begitu, Pakualaman menyatakan tidak jadi mengu-mumkan paugeran sebelum dilakukan jumenengan. Pasalnya, masih menunggu saat yang tepat sehingga tak menimbul-kan gegeran .

Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto mengingatkan, supaya dalam jumeneng dalem Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Paku Alam (PA) X, yang akan digelar Kamis (7/1), harus berpedoman kepada paugeran Puro Pakualaman. Pelaksanaan jumenengan yang sesuai dengan paugeran bisa menghindari konflik dengan kerabat dan me-mastikan PA yang bertakhta berdasarkan aturan. “Jumenengan besok harus di-pastikan mempedomani pada paugeran untuk menjamin se-suai dengan nilai-nilai dasar di Puro Pakualaman. Juga meng-hindari konflik dengan kerabat lain,” ujarnya di Gedung DPRD DIJ, kemarin (5/1).

Pria yang biasa disapa Inung ini mengatakan, pelaksanaan sesuai paugeran juga menjamin kelancaran proses pengangkatan PA X yang otomatis menjadi Wakil Gubernur (Wagub) DIJ. Menurutnya, dalam UUK sudah diatur tentang syarat Adipati Pakualaman menjadi Wagub DIJ. “Harus dipastikan yang ju-meneng memenuhi syarat mut-lak, jangan sampai ada kendala di kemudian hari saat verifikasi,” tuturnya.

Terkait dengan UUK, selain berpedoman kepada paugeran, Puro Pakualaman juga dimin-ta mengumumkan paugeran yang ada. Inung mengatakan, kewajiban Pakualaman dan Keraton Jogja untuk menyesu-aikan peraturan internal serta mengumumkannya. Itu sudah diatur dalam pasal 43, huruf (a) dan (b). “Pengumuman tersebut, juga pemberitahuan ke masyarakat tentang syarat dan aturan men-jadi Adipati Pakualaman,” tan-dasnya.

Pria yang disebut akan maju sebagai calon Wali Kota Jogja itu mengatakan, idealnya pe-ngumuman paugeran bisa dilak-sanakan sebelum jumeneng dalem. “Idealnya sebelum ju-meneng, sehingga publik di-bari tahu aturannya seperti ini lho,” ungkapnya.Menurutnya, jika itu bisa dilaksanakan Pakualaman akan menjadi contoh yang baik. Ter-masuk bagi Keraton Jogja, yang juga harus mengumumkan paugeran, sesuai dengan pasal 43 UUK DIJ. “Kalau Pakualaman melak-sanakannya, akan menjadi con-toh bagus, termasuk Keraton Jogja saat suksesi juga harus mempublikasikan paugeran dulu,” tandasnya.

Terkait jumenengan PA X, Inung mengingatkan tentang status calon PA X, yaitu KBPH Prabu Suryodilogo yang masih men-jadi PNS aktif. Saat ini KBPH Prabu Suryodilogo menjabat sebagai Kepala Biro Kesejahte-raan Rakyat Pemprov DIJ. Me-nurut Inung, sebelum Pakuala-man mengusulkan PA X sebagai wagub, harus dipastikan terlebih dahulu statusnya. “Harus dipastikan sudah me-ngundurkan diri dan sudah tidak sebagai PNS, karena jabatan wagub tidak boleh rangkap ja-batan,” terangnya.

Terpisah, Penghageng Urusan Pambudaya Puro Pakualaman Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Kusumo Parastho saat dihubungi menyatakan terima kasih atas masukan DPRD DIJ. Meski un-tuk pengumuman paugeran, dia menyatakan tidak jadi dilakukan sebelum jumenengan. Pihaknya akan memikirkan waktu yang tepat untuk melakukan pengu-muman paugeran tersebut. “Tidak jadi (sebelum jumeneng), daripada mung gawe horek (da-ripada membuat geger),” ujarnya.

Penasihat Kepanitiaan Jume-neg Dalem PA X tersebut menga-ku akan memikirkan waktu yang tepat untuk pengumuman pau-geran tersebut. Saat ditanya kapan? “Ya nanti saat di DPRD,” jawabnya tanpa menjelaskan maksudnya.Sebelumnya Kusumo menga-takan, draft paugeran sudah berada di tangan KBPH Prabu Suryodilogo dan tinggal menung-gu waktu diumumkan. Menurut dia, sebenarnya paugeran di Pakualaman tidak bertentangan dengan persyaratan di UUK. Figur yang ada saat ini, jelas dia, sudah memenuhi persyaratan. “Sekarang ya sudah tidak ada anak raja yang tidak sekolah,” ujarnya.

Menurutnya, kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian dengan UUK, tentang persyara-tan usia yang menyatakan mi-nimal 30 tahun. Jika ada PA yang jumeneng tapi masih dibawah umur, akan ada dewan di inter-nal Pakualaman yang menja-lankan tugas-tugas. Sedang untuk urusan di pemerintahan, Kusumo mengatakan, berda-sarkan UUK akan dirangkap oleh gubernur. “Sebetulnya tidak ada masalah dengan persyaratan di UUK itu,” ujarnya. (pra/ila/ong)