SLEMAN- Pengadilan Negeri (PN) Sleman menunjukkan kinerja positif dalam urusan persidangan perkara hukum. Itu ditandai dengan diterimanya sertifikat ISO 9001-2008 untuk lembaga para pencari keadilan itu.

Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Heri Suwantoro SH MH menilai, capaian prestasi itu bukanlah hal mudah. Bahkan, ada konsekuensi yang harus dijalani semua otoritas pengadilan untuk menjalankan komitmen dalam penegakan keadilan.

Heri mendorong terwujudnya sistem “One Day Minutes” dalam persidangan perkara. Artinya, setiap sidang selesai diputus, hakim dan panitera pengganti harus menyiapkan semua salinan berkas berita acara persidangan. Berkas tersebut harus diserahkan kepada para pihak yang bersidang pada hari itu juga. “Di Mahkamah Konstitusi saja bisa. PN Sleman akan menjadi yang pertama jika bisa menjalankan sistem itu,” ujarnya usai menerima sertifikat ISO kemarin (5/1).

Setiap tahun, PN Sleman menangani sedikitnya 500 perkara. Heri mengakui, jumlah tersebut tergolong besar. Kendati begitu, dengan komitmen mempertahankan ISO, semua unsur pengadilan harus siap menjalankannya. Dan tidak mengulang tabiat lama.

Menurut Heri, tanpa sistem “One Day Minutes” butuh waktu hingga dua minggu berkas berita acara persidangan sampai ke tangan para pihak. “Itu tak boleh terjadi lagi,” tegas mantan ketua PN Sleman 2008 itu.

Heri mengatakan, servis bagi para pencari keadilan berlaku untuk penanganan perkara pasif maupun aktif. Terlebih jika ada upaya hukum oleh pencari keadilan. Ada prosedur operasioanal standar yang harus dipehuni pihak pengadilan. Ada standar waktu penanganan perkara.

Heri menyatakan, jika penanganan perkara tak sesuai dengan ketentuan, masyarakat bisa komplain langsung kepada pimpinan pengadilan. “Semua sudah ada ukurannya. Jika tak sesuai atau ada penyimpangan, jewer saja ketua PN-nya. Mari kita dikawal bersama demi terwujudnya kepastian hukum,” pintanya.

Ketua Pengadilan Tinggi DIJ Haryanto SH MH mengingatkan bahwa setiap putusan hakim harus mumpuni dan sempurna. Mahkota pengadilan terletak pada putusan yang profesional. “Hakim boleh tidak sempurna, tapi putusannya harus sempurna,” tegasnya.

Penjabat Bupati Sleman Gatot Saptadi berharap, penerimaan ISO bagi PN Sleman menjadi langkah awal tercapainya kualitas kinerja lebih baik, sehingga bisa menjadi contoh bagi lembaga lain. “ISO bukan untuk gagah-gagahan atau persaingan dalam dunia bisnis. Harus ada perjuangan demi mencapai martabat pelayanan yang bermutu,” paparnya.

Ketua PN Sleman Dr Yanto SH MH mengatakan, penerimaan sertifikat ISO 2008-9001 sekaligus menjadi momen pencanangan integritas jajaran pengadilan dalam penanganan perkara hukum. Yanto menegaskan, seluruh jajarannya harus menjauhi hal-hal yang dilarang. Jika ada yang melanggar akan diproses secara hokum. “Banyak juga, to, yang diproses sampai Mahkamah Agung. Karena sudah komitmen, ya, harus diwujudkan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yanto juga meresmikan penggunaan aplikasi sistem antrean sidang dan sarana teleconference persidangan anak. Ke depan, bagi kasus yang menimpa anak-anak, atau kasus orang dewasa dengan saksi anak-anak, yang bersangkutan tak perlu hadir ke muka sidang. Itu demi melindungi saksi dari trauma dan rasa takut. (yog/din/ong)