YOGI ISTI PUJIAJI/RADAR JOGJA
CARI SOLUSI: Kasi Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Sleman Rusdi Rais berdialog dengan pemilik peternakan babi di Dusun Gancahan VIII RT 7 RW 18 Sidomulyo, Godean kemarin (5/1).

 
SLEMAN- Petugas Satpol PP Sleman mendatangi peternakan babi di Dusun Gancahan VIII RT 7 RW 18 Sidomulyo, Godean kemarin (5/1). Kedatangan aparat didampingi polisi dan tentara bermaksud menutup kompleks peternakan babi yang dianggap meresahkan warga setempat.

Sebab, limbah kotoran ternak mencemari lingkungan dan sungai yang mengalir di wilayah tersebut. Namun, langkah petugas sempat tertahan setelah mendapat perlawanan dari pemilik kandang.

Kasi Penegakan Perundang-undangan Rusdi Rais lantas meminta para pemilik kandang agar bermusyawarah dengan masyarakat. Tujuannya supaya masalah limbah tidak menimbulkan gesekan sosial. “Setidaknya , kan bisa dialog,” ujarnya.

Rusdi menilai, kompleks peternakan telah menjadi bagian dari masyarakat. Apalagi, tenaga kerja juga melibatkan warga setempat. “Pemerintah tidak pernah melarang usaha peternakan. Asalkan memenuhi syarat dan standar yang ditetapkan. Misalnya, jarak tertentu dari pemukiman warga,” lanjut Rusdi.

Kawasan peternakan memang akan ditutup paksa jika tak memenuhi aturan. Ternyata, pemilik kandang telah membuat sarana pengolahan limbah. Tapi, sarana tersebut belum berfungsi. Itulah yang menyebabkan timbulnya pencemaran dan polusi.

Kali ini, Satpol PP member toleransi pemilik kandang. Dengan catatan, limbah dikelola secara baik dan benar, sehingga tidak merugikan masyarakat. “Kami akan pantau,” tandasnya.

Hendri, salah seorang pemilik ternak, berdalih telah membuat septic tank untuk menampung limbah cair. Sedangkan limbah padat dikelola menjadi pupuk organik. Itu sebagai langkah dalam menjawab tuntutan warga.

Namun, dia mengaku bahwa septic tank belum berfungsi. Hendri beralasan tidak punya cukup modal untuk menyelesaikan sistem pengolahan limbah secara cepat. “Ya, kan tidak bisa segera. Masih dikerjakan. Mungkin dua minggu lagi siap,” katanya.

Pria paruh baya itu tak menampik telah melakukan pelanggaran aturan dengan membuang limbah ternak ke aliran sungai. Itu sebelum dibangun septic tank.

Keluhan masyarakat bermula adanya laporan yang diterima Kepala Desa Sidomulyo Rusto Busono. Ratusan babi dipelihara di kandang komunal di tengah kawasan permukiman. Tanpa memperhatikan sarana pembuangan limbah. Kotoran yang dibuang ke parit yang berujung ke sungai Gancahan menimbulkan bau tak sedap. “Kami sudah sarankan untuk mediasi. Ini sejak Juni 2015,” tuturnya.

Mediasi menghasilkan beberapa kesepakatan. Di antaranya, pemilik ternak menyanggupi untuk membangun sarana pengolahan kotoran ternak. Keluhan warga kembali mengemuka lantaran sampai kemarin sarana pengolahan limbah babi belum berfungsi.

Jika hal itu tak segera ditindaklanjuti, Rusto khawatir akan berdampak aksi anarkis warga. Sebab, sudah ada ancaman warga untuk menutup paksa kawasan ternak jika pemerintah tak segera bertindak. Karena itu pula Rusto meminta Satpol PP dan aparat berwenang untuk melakukan langkah penertiban.(yog/din/ong)