MUNGKID – Pemerintah dan DPRD Kabupaten Magelang sudah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), akhir tahun 2015. Lewat perda tersebut, diharapkan eksekutif mampu menerapkan setiap pasal yang tertuang dalam peraturan. Pemkab diharapkan cepat menanggapi Perda tentang Lingkungan Hidup dengan aksi nyata.

“Setelah disahkan Perda tentang PPLH, persoalan lingkungan harus menjadi perhatian pemkab. Masalah lingkungan harus serius ditanggapi dengan aksi nyata. Pemkab harus segera melakukan perlindungan lingkungan dan tidak berhenti sebatas pada peraturan,” kata Ketua Badan Legislasi DPRD Kabupaten Magelang Arif Rohman Imam kemarin (5/1).

Menurut Arif, Perda Lingkungan Hidup mencakup pengaturan banyak hal. Perda ini sifatnya umum dan mengadopsi peraturan di atasnya. Seperti PP dan undang-undang. Permasalahan lokal di Kabupaten Magelang juga dimasukan dalam perda tersebut. Untuk itu, Pemkab Magelang perlu segera menerapkan perda dengan aksi nyata.

Imam memaparkan, Kabupaten Magelang memiliki lebih dari 20 sungai. Baik besar dan kecil. Selama ini, debit air sungai, khususnya yang berhulu di Merapi mengalami pengurangan. Indikasi ini bisa dilihat dari tahun ke tahun ketinggian air sungai yang berkurang. Ia meminta masalah ini diselesaikan dan tidak sampai berlarut-larut.

“Jika air mengalami pengurangan terus menerus, lahan pertanian mengering. Ini bisa berdampak pada kekurangan pangan. Untuk itu, pemkab harus serius menanggapi masalah ini dengan aksi nyata. Karena pertanian merupakan sektor unggulan,” tegasnya.

Selain mencangkup soal masalah penanganan air, perda ini mengatur soal bagaimana mempertahankan kualitas air, tanah, udara, dan lainnya. Terkait kearifan lokal, juga tertuang pasal soal merti kali yang menjaga keutuhan sungai. Upaya ini untuk menjaga kerusakan lingkungan di Kabupaten Magelang.

“Terkait ada yang menyayangkan disahkanya perda ini, dilihat saja hasil pembahasannya. Jika tak sesuai harapan, bisa dilakukan uji materi ke MK (Mahkamah Konstitusi). Bisa juga menjalin komunikasi dengan dewan,” kata Politikus PKS ini.

Sebelumnya, sekelompok masyarakat mengaku kecewa terkait pengesahan Perda PPLH. Pembahasan Perda tentang PPLH oleh dewan dan pemerintah dinilai tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, pengesahan Perda dinilai hanya seremonial. Karena waktu pembahasan yang cukup singkat.(ady/hes/ong)