MAGELANG – Tarif angkutan kota (angkot) di Kota Magelang belum akan diturunkan. Sebelumnya, pemerintah menetapkan mulai 5 Januari 2016, harga premium di Jawa, Madura, dan Bali diturunkan. Sebelumnya, dari Rp 7.400 per liter menjadi Rp 7.050.

Ketua Forum Komunikasi Awak Angkutan (Forkam) Kota Magelang Darsono menegaskan, penurunan belum bisa terjadi, karena BBM bukan satu-satunya komponen dalam menaikkan atau menurunkan tarif. Apalagi tarif angkutan di Kota Magelang termasuk fleksibel.

“Praktiknya yang membayar sesuai tarif umum Rp 4 ribu hanya mereka yang betul-betul jarak tempuhnya jauh. Kalau yang dekat, kebanyakan hanya membayar Rp 3 ribu,” ungkap Darsono kemarin (5/1).

Kenaikan tarif angkutan terjadi di Kota Magelang pada awal masa pemerintahan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla (JK) seiring dengan kenaikan harga BBM saat itu. Semula tarif angkutan untuk pelajar Rp 1.500 dan umum Rp 3.500. Kemudian naik Rp 500, pelajar menjadi Rp 2 ribu, dan tarif umum Rp 4 ribu dan berlaku hingga sekarang.

“Kami menyambut baik kebijakan pemerintah yang menurunkan harga BBM. Kami minta penurunan harga BBM harus diiikuti dengan distribusi yang dipermudah pula,” katanya.

Seperti diketahui, Forkam merupakan wadah bagi 335 angkutan dan 30 taksi. Mereka berharap penurunan harga BBM dibarengi turunnya harga spare part dan harga kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako). Sekalipun harga BBM turun, kebutuhan premium sama. Yakni, rata-rata sehari 25 liter. Kemudian uang setoran tetap sama.

“Kalau di jalur basah seperti jalur 1, 2, dan jalur 3, setoran berkisar antara Rp 90 ribu – Rp 100 ribu per hari. Kemudian jalur kering seperti jalur 9, 11, dan jalur 12 setoran berkisar antara Rp 40 ribu – Rp 60 ribu,” ungkap Darsono.

Sekretaris Forkam Kota Magelang Jatmiko menambahkan, kalau harga BBM turun menjadi Rp 6.500, baru berpikir untuk menghitung ulang besarnya tarif angkutan. Sekarang, penurunan harga BBM belum dibarengi dengan penurunan harga suku cadang.

“Soal penurunan tarif, kami belum berencana menurunkan. Untuk menurunkan susah, karena spare part belum turun,” tegas Jatmiko.

Penjabat Wali Kota Rudy Apriyantono mengatakan, untuk penyesuaian tarif angkutan perlu adanya kajian khusus. Kota Magelang mengikuti kebijakan dari Pemprov Jateng.

“Kalau untuk tarif perlu adanya kajian tersendiri,” katanya.(dem/hes/ong)