BANTUL – Desakan perubahan status sejumlah jalan lingkungan menjadi jalan poros desa kembali mengemuka. Kali ini desakan datang dari internal Komisi C DPRD Bantul.

Anggota Komisi C DPRD Bantul Suryono menyatakan, berulang kali menerima keluhan dari sejumlah pemerintah desa (pemdes) terkait nasib jalan lingkungan yang kondisinya mengalami kerusakan cukup parah.

“Desa sebetulnya ingin memperbaikinya, tetapi keuangan mereka nggak sanggup,” terang Suryono di kompleks gedung DPRD Bantul, kemarin (5/1).

Tidak hanya dari pemdes, keluhan serupa juga disampaikan sejumlah konstituennya. Politikus Partai Golkar ini tidak menampik seluruh pemdes mulai tahun lalu menerima kucuran dana desa (DD) dari pemerintah pusat. Nilainya pun tidak sedikit. Per desa diperkirakan menerima DD sekitar Rp 600 juta hingga Rp 750 juta. Belum lagi kucuran alokasi dana desa (ADD) yang nilainya mencapai Rp 1 miliar per desa per tahun.

Namun demikian, anggaran yang dapat dialokasikan untuk pembangunan sarana infrastruktur seperti jalan lingkungan hanya DD. “Tapi 30 persen dana desa sendiri kan juga digunakan untuk siltap lurah dan pamong,” ujarnya.

Dengan sisa anggaran DD yang tersisa, Suryono meyakini keuangan desa tidak akan mampu mengkaver perbaikan jalan lingkungan. Bagaimana tidak, untuk memperbaiki jalan lingkungan sepanjang 100 meter saja dibutuhkan anggaran Rp 100 juta. Padahal, kerusakan jalan lingkungan di setiap desa diperkirakan bisa mencapai ratusan meter.

Karena itu, Suryono mengusulkan agar bupati terpilih segera mengambil tindakan dengan mengeluarkan peraturan bupati (perbup) baru mengenai perubahan status jalan lingkungan menjadi jalan poros desa.

“Agar perbaikan jalan ini bisa diambil alih oleh pemkab,” jelasnya.

Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo mengungkapkan hal senada. Politikus PDIP ini tidak membantah bila pemdes kewalahan bila harus mengampu beban yang tidak sedikit, meskipun mereka juga menerima kucuran ADD dan DD. “Desa masih tetap butuh bantuan pemkab,” tandasnya.

Karena itu, Hanung pun sepakat dengan usulan perubahan status sejumlah jalan lingkungan menjadi jalan poros desa. Dia juga akan mengkomunikasikan rencana ini kepada bupati terpilih pasca pelantikan nanti.

Namun demikian, Hanung menekankan, perubahan status jalan lingkungan menjadi jalan poros desa tidak dapat dilakukan dengan serampangan dan tergesa-gesa. Sebab, dalam proses dan pelaksanaannya harus melalui kajian yang matang terlebih dahulu. ” Salah satu yang perlu dikaji adalah harus dilihat dari sisi fungsinya,” tambah politikus asal PDI Perjuangan ini .(zam/din/ong)