MAGELANG – Upaya Pemkot Magelang “memaksa” pihak pelaksana pembangunan Masjid Ilmun Nafi Kompleks Setda Kota Magelang dan hanya mau membayar tidak penuh dianggap perbuatan tidak terpuji. Apalagi Al Idris, Kabag Perlengkapan Pemkot Magelang menegaskan pelaksana proyek tetap harus menyelesaikan pekerjaan hingga 100 persen. Namun, sebagai PPK Pembangunan Masjid Ilmun Naffi, dirinya hanya akan membayar 90,26 persen.

Tidak hanya itu, langkah tersebut juga dinilai pelanggaran hukum jika tetap dilaksanakan. Karena Pemkot Magelang memperlihatkan sikap kesewenang-wenangannya.

“Pemkot Magelang melalui Bagian Perlengkapan tidak boleh sewenang-wenang seperti itu. Ini bisa menjadi pelanggaran hukum baru. Kalau sudah berganti tahun anggaran ya segera pekerjaan diputus. Jangan mengumbar omongan soal negara diuntungkan. Karena negara hanya membayar 90,26 persen, tetapi pekerjaan bisa 100 persen. Secara faktual, masjid tersebut sekarang belum selesai dan penggunannya jadi terbatas,” kritik Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Magelang Eddy Sutrisno kemarin (6/1).

Eddy berharap, ada tindakan tegas dari Pemkot Magelang terkait black list. “Rekanan pelaksanan pembangunan masjid wanprestasi dari kontrak dan selayaknya mendapat hukuman blacklist,” tegas pria yang juga Pemilik RS Lestari Rahardja ini.

Ketua DPC PKPI Kota Magelang Sriyanto menambahkan, sebagai salah satu pihak yang mengusulkan adanya masjid di lingkungan Kantor Pemkot Magelang, ia mengaku sedih dengan tidak terselesaikannya pekerjaan secara tepat waktu. Karena hal tersebut jelas mengurangi kekhidmatan ibadah. Padahal, tujuan awal pembangunan masjid agar ada tempat ibadah yang representatif dan menambah kekhusyukan dan ketakwaan.

Lha kalau belum selesai, apalagi yang belum selesai di antaranya tempat wudu, kan membuat sedih. Jelas-jelas penganggaran masjid sejak 2014. Tapi akhirnya baru dilelang sekitar Juli. Ini ada apa,” katanya curiga.

Sriyanto menegaskan, Bagian Perlengkapan tidak bisa seenaknya meminta pelaksana menyelesaikan pekerjaan 100 persen, ketika tahun anggaran berganti.

“Karena tahun anggaran sudah berganti ya pekerjaan harus berhenti. Kalau mau dilanjutkan, ya nunggu APBD Perubahan. Tidak bisa sekarang dilanjutkan,” tegasnya.

Pria yang dua periode duduk di DPRD Kota Magelang ini mengajak PNS di lingkungan Pemkot Magelang dan masyarakat sekitar bersama-sama melakukan swadaya menyelesaikan pembangunan masjid. Harapannya, agar segera digunakan dengan nyaman dan bersih.

“Kalau pakai anggaran negara, jelas tidak boleh. Pekerjaan harus dihentikan. Nunggu APBD Perubahan. Kalau mau swadaya menyelesaikan pembangunan, monggo. Itu bisa. Saya mengajak seluruh PNS dan masyarakat, kalau ada rejeki lebih, disumbangkan untuk menyelesaikan masjid,” ajaknya.

Sebelumnya, Pemkot Magelang memilih belum memutus kontrak terhadap PT Aneka Bangun Cemerlang (ABC) Jogjakarta, pelaksana pembangunan Masjid Ilmun Nafi di Kompleks Kantor Pemkot Magelang yang habis sejak 29 Desember 2015. Nilai kontrak pekerjaan sekitar Rp 2,53 miliar dan seharusnya selesai 22 Desember 2015, sebelum adendum.

Kasubag Pengadaan Bagian Perlengakapan Pemkot Magelang Ariyadi mengingatkan, negara berpeluang rugi, jika pemutusan kontrak dilakukan. Sebab, hasil pembangunan sudah mencapai 90,26 persen. Bila diputus, membuat bangunan masjid mangkrak dan tak bisa difungsikan.(dem/hes/ong)