KULONPROGO – Satgas B dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kulonprogo batal melakukan pendataan lahan calon bandara di Pedukuhan Sidorejo, Glagah, Temon, kemarin (6/1). Perangkat desa Glagah yang bertugas menunjukkan lahan yang akan didata berhalangan hadir. Pendataan akhirnya ditunda dan akan dilaksanakan sehari kemudian.

Sementara itu, aparat keamanan dari kepolisian dan TNI yang akan mengamankan proses pendataan, sudah siaga di Balai Desa Glagah sejak pagi. Namun hingga siang proses pendataan di wilayah Pedukuhan Sidorejo belum juga dimulai.

“Sebenarnya BPN (Satgas B) sudah datang, tapi dari pihak pemerintah desa yakni petugas yang menunjukkan lokasi-lokasi pendataan yang belum ada,” terang Kabagops Polres Kulonprogo Kompol Dwi Prasetyo di Balai Desa Glagah, kemarin.

Kepala Desa Glagah Agus Parmono menjelaskan, Kabag Pemerintahan Desa Glagah Suhadi yang ditunjuk menggantikan tugas Dukuh Sidorejo Sutrisno yang mengundurkan diri, berhalangan hadir karena ada keperluan yang sama pentingnya.

“Setelah dilakukan rapat, rencana pendataan akan dilakukan besok pagi (hari ini, Red). Hari ini diundur karena menunggu Pak Hadi (Suhadi, Red) yang ternyata berhalangan hadir,” jelasnya.

Berdasarkan informasi, Suhadi berhalangan hadir melakukan pendataan bersama Satgas B lantaran pada waktu bersamaan harus menghadiri pembagian ahli waris salah satu keluarga yang juga terdampak bandara di Pedukuhan Bapangan.

Keluarga itu kabarnya meminta perangkat desa yang hadir adalah Suhadi. Dalam pembagian ahli waris keluarga itu juga masih ada konflik. Ada ahli waris yang pro dan kontra pembangunan bandara.

Sementara itu di Desa Palihan, tepatnya di Pedukuhan Kragon II, Satgas B juga batal melakukan pendataan, karena warga menolak tanahnya didata. “Pagi tadi sempat ada tim BPN datang bernegosiasi dengan warga Kragon II. Di pedukuhan itu tanah yang belum didata tinggal milik warga WTT, dan semuanya tidak boleh didata,” ucap Ketua Wahana Tri Tunggal (WTT) Martono.

Menurutnya, negosiasi terjadi di Pedukuhan Kragon dan Munggangan, Desa Palihan. Juga di Pedukuhan Bapangan, Kretek, Macanan (Desa Glagah). Warga yang boleh tanahnya didata mempersilakan, sementara yang tidak boleh jangan.

“Kalau di Kragon II tidak ada pendataan, warga tidak memperbolehkan tanahnya didata,” tandas Martono. Ditambahkan, di Desa Palihan masih terdapat 135 bidang tanah yang belum didata. Mayoritas di Kragon II milik 75 warga, tetapi ada juga di pedukuhan lain yang merupakan milik warga Kragon II. Di Pedukuhan Munggangan masih tersisa satu bidang milik Dukuh Munggangan Yuyun Kristiadi, luasnya sekitar 1,2 hektare lebih.

“Warga Kragon II masih akan tetap berjaga agar tidak dilakukan pendataan. WTT sudah komitmen tidak akan jual tanah. Jadi kalau tidak didata, tidak pengaruh bagi kami,” ungkap Martono.

Seperti diberitakan sebelumnya, untuk progres pengukuran lahan, Satgas A sudah mencapai 99,89 persen dan bisa dianggap selesai, karena bisa menggunakan data blok yang dicocokkan dengen sertifikat. Namun Satgas B baru 90 persen, artinya masih ada 10 persen lahan yang perlu didata. (tom/laz/ong)