HENDRI UTOMO/Radar Jogja
UPAYA TERAKHIR: Satgas B dari BPN dengan dikawal aparat kepolisan melakukan pendataan dengan teknis observasi di wilayh Sidorejo, Desa Glagah, Temon, Kulonprogo, kemarin (7/1).

KULONPROGO-Setelah sempat tertunda beberapa hari, akhirnya pengukuran dan pendataan tanah atau lahan calon banadara baru di Kecamatan Temon, Kulonprogo, dinyatakan selesai 100 persen. Pendataan terakhir, telah dirampunbgkan kemarin (7/1) dengan teknis observasi.

Seperti dilaporkan dari Kulonprogo, sempat batal turun melakukan pendataan di pedukuhan Sidorejo, Desa Glagah dan pedukuhan Kragon, Desa Palihan, Kecamatan Temon, Rabu (6/1), Satgas B dari BPN DIJ akhirnya menuntaskan pekerjaannya, kemarin (7/1). Mereka menyatakan hasil yang didapat kali ini sudah maksimal, alias dianggap sudah 100 persen.

“Hari ini saya anggap sudah maksimal, data yang kami peroleh akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun data nominatif. Walapun pendataan terakhir di pedukuhan Sidorejo hanya bisa dengan observasi,” kata Ketua Satgas B untuk Wilayah Desa Glagah I Edi Triyanto usai pendataan di pedukuhan Sidorejo, Desa Glagah, kemarin.

Proses pendataan dimulai sejak pukul 09.00 WIB. Satgas B dari BPN dengan kawalan beberapa anggota kepolisan dan TNI, melakukan pendataan di wilayah Sidorejo, milik warga yang memperbolehkan tanahnya didata.

Kabag Pemerintahan Desa Glagah (Suhadi) yang ditunjuk menggantikan tugas Dukuh Sidorejo Sutrisno yang telah mengundurkan diri, kali ini bisa hadir menyertai Satgas B. Namun pergerakan Satgas B tetap terhalang, ketika hendak mendata lahan milik warga yang menolak pendataan.

Negosiasi lama berlangsung, hingga kemudian satu truk anggota kepolisan datang untuk membantu pengamanan. Hingg akhirnya pendataan diputuskan menggunakan teknis observasi. Satgas B dikawal anggota kepolisan melakukan pendataan dengan berjalan mengelilingi jalan desa hingga batas tegalan di sisi selatan, dengan terus diikuti warga penolak bandara yang tergabung dalam paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT).

Edi menjelaskan, seharusnya secara normal pendataan dilakukan dengan mendatangi satu per satu warga pemilik lahan, untuk bisa menunjukkan berapa dan apa saja harta benda yang ada di atas tanah milik mereka. “Tetapi tadi bisa dilihat sendiri di Sidorejo, kondisinya tetap tidak memungkinkan, warga menolak,” jelasnya.

Edi menambahkan, kendati proses pendataan di lapangan sudah selesai, pihaknya masih memberikan kesempatan bagi warga pemilik lahan yang sebetulnya boleh dilakukan pendataan namun takut, di Balai Desa Glagah, hari ini (8/1). Warga bisa menunjukkan data kepemilikan tanah untuk dicocokkan dengan hasil pendataan Satgas B.

“Bagi warga yang tidak bersedia datang, kita tidak akan turun lagi melakukan pendataan. Konsekuenasinya benda-benda yang ada di atas lahan mereka tidak tercantum dalam data nominatif, melainkan hanya bidang tanah dan alat bukti dari desa. Ya, otomatis tidak ada data benda di atas tanah yang bisa dinilai,” katanya.

Menurutnya, pendataan seharusnya berjalan bersama dengan proses pengukuran yang dilakukan Satgas A. Namun karena kondisi di lapangan yang tidak memungkinkan, pendataan dilakukan sampai batas terakhir hari ini. Sementara proses pengukuran yang dilakukan Satgas A bisa tetap berjalan dan dinyatakan sudah selesai lebih dulu.

Hingga kemudian ada warga yang bersedia datang menemui Satgas B, tim kemudian turun lagi untuk mencocokkan kembali data kepemilikan dengan kanyataan yang ada di lapangan. Proses pendataan di hari terakhir kali ini, terbagi menjadi dua kegiatan, termasuk di Sidorejo. Yakni mencocokkan data warga yang mendatangi Satgas B, dan mencoba mendata lahan warga yang datanya belum masuk atau memang sengaja menolak didata.

Untuk pencocokan kemarin sudah selesai dengan observasi. Observasi dilakukan karena lahan warga yang mau diukur berada di wilayah warga yang menolak. “Caranya tadi kita pegang data, kemudian tanah milik siapa kita cocokkan di atasnya ada apa saja. Dengan cukup jalan saja, kebetulan wilayah pendataan tidak terlalu rapat dengan pepohonan, sehingga bisa jelas terlihat,” ujarnya.(tom/jko/ong)

Yang Berpikir Ulang, Diberi Waktu 14 Hari

SELAMA ini Dusun Sidorejo memang dikenal sebagai wilayah WTT, sehingga kebanyakan memang menyatakan tidak bersedia tanahnya didata untuk kepentingan pembangunan bandara. Namun demikian, sebetulnya ada juga warga yang merelakan tanahnya didata, namun takut.

Ketua Satgas B untuk Wilayah Desa Glagah I Edi Triyanto membenarkan akan hal itu. “Sekali lagi, saya katakan, tadi (kemarin) yang ada di lapangan itu maksimal yang bisa kita lakukan, data nominatif segera kami serahkan ke Ketua Pelaksana dari BPN. Bagi yang masih berpikir ulang, masih ada kesempetan 14 hari masa pengumuman nanti, silakan dimanfaatkan,” tuturnya.

Berdasarkan data Satgas B, jumlah warga di Desa Glagah yang tidak bersedia tanahnya diukur ada di empat pedukuhan, masing-masing di Pedukuhan Kepek sebanyak 86 KK, Pedukuhan Bapangan (54 KK), Pedukuhan Kretek (21 KK) dan Pedukuhan Sidorejo (55 KK).

Sebelumnya, Rabu (6/1) sore, satgas B juga sempat mencoba berdegosiasi dengan mendatangi warga yang menolak pendataan, dan hasilnya warga tetap tidak mau didata. Sehingga pendataan di lahan milik warga yang menolak kali ini sudah menjadi upaya maksimal.

“Mau tidak mau ya hasil seperti itu seadanya. Namanya juga pendataan bisa berhasil tapi juga bisa tidak berhasil, bagi warga yang sebetulnya mau didata namun takut datang saja ke Balai Desa Glagah. Bagi yang menolak ya mau bagaimana lagi, kensekuensi ditanggung sendiri,” ucapnya.

Kabag Ops Polres Kulonprogo Kompol Dwi Prasetyo menyatakan, pihaknya sudah mencoba melakukan pengamanan sesuai permintaan BPN disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Proses pendataan di lapangan selesai hari ini (kemarin), namun pihaknya tetap siap jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

“Soal jadwal pastinya kami tidak tahu yang tahu BPN, yang pasti selama masih ada proses yang membutuhkan pengamanan, akan kami lakukan, kali ini suasananya cukup kondusif, kendati harus ada pendekatan persuasif yang lumayan lama tadi. Kami berupaya prenfentif dan persuasif, personelnya sama seperti kemarin cukup tidak berlebihan, ada kerja sama yang baik dengan warga,” terangnya. (tom/jko/ong)