JOGJA – Jabatan Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Jogja tak jadi dilelang. Pengisian jabatan eselon IIB tersebut akan menggunakan rotasi terlebih dahulu. Setelah rotasi terakhir, Wali Kota Haryadi Suyuti akan membentuk panitia seleksi (pansel).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Jogja Maryoto memastikan, rotasi akan menjadi mekanisme untuk mencari pengganti Irfan Susilo, mantan Kadin BLH. Kemudian, jika ada jabatan eselon IIB yang lowong, menggunakan sistem lelang jabatan. “Ini rotasi terakhir untuk eselon II,” ungkap Maryoto, kemarin (7/1).

Maryoto menjelaskan, rotasi akan dilakukan dalam waktu dekat. Meski, tak menyebut dengan pasti, rotasi di eselon IIB menjadi mekanisme terakhir pengisian jabatan. “Sampai sekarang juga belum membentuk pansel,” tegasnya.

Mekanisme lelang jabatan ini dilakukan karena adanya instruksi sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam UU tersebut, mengatur pengisian jabatan untuk eselon I dan II dengan lelang jabatan. Sedangkan, jabatan eselon III dan IV dengan sistem promosi dan rotasi melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangakatan (Baperjakat).

Penerapan UU ASN ini belum dilakukan semua daerah. Termasuk di DIJ yang belum menerapkan lelang jabatan. Pemprov DIJ saat pengisian jabatan dari kelembagaan baru pun dengan promosi dan rotasi.

Ini yang tampaknya menginspirasi Wali Kota Haryadi Suyuti yang menunda lelang jabatan. Meski, akhir tahun lalu, HS, sapaan akrabnya, memilih lelang jabatan untuk mengisi kekosongan di BLH dan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil), yang kepala dinasnya bakal segera pensiun.

Sebelumnya, jelang akhir lalu, HS menerbitkan, Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 63 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Perwal tersebut mengatur lelang jabatan akan dilakukan panitia seleksi. Pansel ini merupakan bentukan wali kota. Jumlahnya, minimal lima orang dan maksimal sembilan orang. Nantinya, panitia seleksi ini terdiri dari berbagai unsur. Pejabat di lingkungan pemkot, pejabat luar pemkot, akademisi atau pakar, dan profesional. Jumlah anggota panitia seleksi dari unsur pemerintah kota paling banyak 45 persen.

Penentuan jabatan yang akan dilelang diawali dengan assessment untuk seluruh pejabat eselon IIB. Total pejabat yang menjadi peserta penilaian mencapai 24 orang. Penilaian dilakukan melalui serangkaian tes. Seperti tes psikologi dan wawancara.

Wali Kota Haryadi Suyuti mengatakan, lelang jabatan dilakukan secara terbuka dan transparan yang dilakukan panitia seleksi. “Panitia seleksi ini akan menetapkan kriteria bagi pejabat yang akan duduk di suatu jabatan tertentu, sekaligus menyeleksi orang yang tepat untuk menduduki jabatan itu,” katanya.(eri/hes/ong)