JOGJA – Selama 2015, penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) DIJ telah berhasil merampungkan tiga kasus penunggak pajak di DIJ, dan dinyatakan P21 atau lengkap oleh kejaksaan. Penyidikan lanjutan akan dilakukan oleh Kejati DIJ dan segera disidangkan.

Kepala Kanwil DJP DIJ Rudi Gunawan Bastari mengatakan, selesainya penyidikan dan dinyatakan P21, termasuk prestasi, karena harus membuktikan unsur pidana perpajakan. “Bagi Kanwil DJP DIJ, penyelesaian tiga kasus sekaligus ini, adalah prestasi,” ujarnya.

Dikatakan, kasus perpajakan yang telah diselesaikan tersebut, adalah memungut PPn yang tidak disetorkan serta membuat faktur fiktif, dengan kerugian negara Rp 148 juta. “Upaya ini sebagai peringatan, jangan main-main dengan pemerintah,” tandas Rudi, kemarin (6/1).

Menurut dia, bukan besar kecilnya kerugian negara yang diutamakan, tapi upaya penyadaran kepada wajib pajak (WP) untuk mentaati peraturan, jauh lebih penting. “Upaya tersebut juga sebagai peringatan pada WP besar yang saat ini belum sesuai melaksanakan kewajiban perpajakannya,” lanjutnya.

Selama 2015 lalu, Kanwil DJP DIJ juga melakukan gijzeling atau penyanderaan terhadap wajib pajak (WP). Diakuinya, tidak banyak Kanwil yang berani melakukan gijzeling. “Salah satunya perempuan, ini menunjukkan bukti keseriusan kami,” ungkapnya.

Upaya penegakan hukum Kanwil DJP DIJ tersebut juga seiring dengan tingkat pertumbuhan penerimaan pajak hingga 27,79 persen atau yang tertinggi dalam empat tahun terakhir. Untuk penerimaan pajak pada 2015 lalu, tercapai 87,34 persen atau Rp 3,937 triliun dari target sebesar Rp 4,514 triliun. “Ukuran sebenarnya bukan dari penerimaan, tapi dari pertumbuhan, terlebih selama 2015 pertumbuhan ekonomi mengalami pelambatan, tapi kami tetap bisa tumbuh,” ujarnya.

Untuk jenis pajak, pencapaian tertinggi masih dari PPh Non Migas sebesar Rp 2,552 triliun atau pencapaian 89,58 persen dari target dengan pertumbuhan 26,8 persen. Kemudian PPN dan PPnBM sebesar Rp 1,321 triliun atau 85,19 persen dan pertumbuhan 30,45 persen. Serta pajak lainnya Rp 63,509 miliar dengan pencapaian 55,34 persen dan tumbuh 7,2 persen.

Sedang untuk kontribusi dan pertumbuhan lima sektor dominan pada 2015 lalu, berasal dari perdagangan besar dan eceran, administrasi pemerintah dan jaminan sosial wajib, jasa keuangan dan asuransi, industri pengolahan dan konstruksi.

“Pencapaian ini juga buah dari kerja keras dan kesdaran wajib pajak,” terang Rudi.

Kepala Pelayanan Penyuluhan dan Humas Kanwil DJP DIJ Ayu Norita Wuryansari menambahkan, pada 2016 ini masih berlaku program revaluasi aset, yang biasanya dikenakan 10 persen. Tapi berbeda dengan 2015, yang WP mendapat tarif tiga persen, pada 2016 ini diberikan tarif empat persen hingga 30 Juni 2016, dan setelahnya dikenakan enam persen hingga 31 Desember 2016. “Pada 2015 lalu ada 16 WP yang mengajukan revaluasi dengan jumlah yang disetorkan lebih dari Rp15 miliar,” terangnya. (pra/jko/ong)