BANTUL – Kendati masa jabatan Farid Hilmi dan Solahudin selaku Direktur Keuangan dan Direktur Produksi PD Aneka Dharma segera habis, Bagian Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah (KPPD) Setda selaku pembina dan pengawas badan usaha milik daerah (BUMD) belum mengambil sikap.

KPPD baru akan bertindak setelah mendapatkan intruksi Pejabat Bupati Bantul Sigit Sapto Raharjo. “Kami menunggu instruksi atasan,” terang Kepala Bagian KPPD Setda Edy Bowo Nur Cahyo saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin (7/1).

Begitu pula dengan mekanisme pemilihannya. Nur menyatakan, KPPD sepenuhnya mengikuti intruksi pejabat bupati. KPPD tidak akan mempersoalkan bila nantinya pejabat bupati memilih lelang terbuka, meneruskan jabatan direksi yang lama, atau menunjuk pelaksana tugas (Plt) sekalipun. “Sebelumnya (mekanisme pemilihan direktur keuangan dan direktur produksi) saya kurang tahu. Karena saya belum di sini,” ucap bekas Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga ini.

Terkait komitmen Komisi B DPRD Bantul yang ingin lelang terbuka, Nur menegaskan, secara prinsip KPPD sepakat. Pertimbangannya, mekanisme lelang terbuka menutup praktik main mata lantaran mengedepankan transparansi. Ada banyak tahapan seleksi yang harus dilalui calon direktur. Yaitu, seleksi administrasi, tes tulis, kesehatan, assessment, hingga wawancara. “Dengan lelang terbuka, semua bisa apa adanya,” tandasnya.

Tentang waktu pelantikan direktur utama hasil lelang terbuka, Nur menyampaikan, pelantikan Adhitya Hera Nurmoko juga menunggu instruksi pejabat bupati. Meskipun warga Kulonprogo tersebut dinyatakan lolos seleksi sebagai pucuk pimpinan salah satu BUMD pada Agustus tahun lalu.

Sigit Sapto Raharjo mengungkapkan, tidak akan mengambil tindakan khusus terkait akan habisnya masa jabatan direktur keuangan dan direktur produksi pada Januari ini. Bekas Kepala Disnakertrans DIJ justru menyarankan segera dilakukan evaluasi menyeluruh atas keberadaan PD Aneka Dharma. “Dengan kondisi sekarang, siapa pun yang akan mengganti tidak akan membuat Aneka Dharma hidup lagi,” tegasnya.

Salah satu yang paling patut menjadi sorotan adalah bidang garapan PD Aneka Dharma. Sigit berpendapat cakupan garapan PD Aneka Dharma terlalu banyak. Bisnis rumah makan, dan Bantul Radio, misalnya, tidak perlu di bawah PD Aneka Dharma. “Kalau mau bidang jasa ya jasa saja. Atau bikin grosir sekalian. Tak perlu membuat toko kelontong,” sarannya.

Maklum, PD Aneka Dharma selama ini menggarap sejumlah bidang usaha. Selain rumah makan, dan Bantul Radio, PD Aneka Dharma juga menggarap bisnis percetakan dan toko modern.

Tak hanya itu, PD Aneka Dharma juga perlu melakukan efisiensi jabatan dan pegawai. Dengan perputaran uang yang hanya di kisaran Rp 50 juta hingga Rp 100 juta, jabatan dan pegawai di PD Aneka Dharma tidak perlu banyak.

Atas dasar itu pula, Sigit menuturkan, tidak tertutup kemungkinan akan menunjuk satu Plt untuk mengisi kekosongan jabatan direktur keuangan dan direktur produksi
Anggota Komisi B DPRD Bantul Jumakir menyatakan, pemkab seharusnya sudah mempersiapkan proses pengisian dua jabatan itu.

Persiapan seharusnya sudah dilakukan sejak akhir tahun lalu atau maksimal awal bulan ini.

“Sekarang akan memasuki pekan kedua Januari. Tetapi, belum ada apa-apa,” sindir Jumakir, Rabu (6/1).(zam/din/ong)