JOGJA – Kanjeng Bendoro Pangeran Haryo (KBPH) Prabu Suryodilogo secara resmi telah menyandang gelar sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam X. Sesuai UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ, Paku Alam yang bertakhta menjabat wakil gubernur (Wagub) DIJ.

Meski dijamin UUK, jalan PA X menuju kursi Wagub belum bisa dilakukan secara serta merta atau otomatis. “Tetap harus melalui mekanisme dan memenuhi persyaratan seperti diamanatkan UUK,” ungkap Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto, kemarin (7/1).

Inung, sapaan akrabnya mengungkapkan, sesuai amanat pasal 43 huruf a dan b UU Nomor 13 Tahun 2012, Gubernur selaku Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta dan Wakil Gubernur selaku Paku Alam yang bertakhta bertugas melakukan penyempurnaan dan penyesuaian peraturan di lingkungan kasultanan dan kadipaten. “Hasilnya harus diumumkan kepada publik,” katanya.

Menurutnya, tugas menyempurnakan, menyesuaikan, dan mengumumkan peraturan atau paugeran kasultanan dan kadipaten tersebut menjadi tugas gubernur dan wakil gubernur DIJ periode 2012-2017. Namun hingga empat tahun UUK berjalan tanda-tanda ke arah itu belum terlihat.

Semula anggota DPRD DIJ dua periode ini berharap suksesi di Pakualaman menjadi momentum yang baik untuk mengawali pengumuman paugeran tersebut. Inung beralasan, publik berhak menuntut hal tersebut sebagai kewajiban kasultanan dan kadipaten yang harus dipenuhi.

“Ada harapan beberapa jam sebelum jumenengan pengumuman itu dilakukan. Namun nyatanya sampai acara selesai, kadipaten belum juga mengumumkan,” sesalnya.

Kader PAN ini semula menaruh optimisme Pakualaman akan mengawali menjalankan amanat pasal 43 huruf a da b UUK itu bertepatan dengan jumenengan PA X tersebut. Apalagi jauh-jauh hari sebelumnya kerabat Pakualaman KPH Kusumo Parastho secara meyakinkan menjanjikan mengumumkan paugeran itu menjelang pelaksanaan jumenengan. Tapi, janji itu tinggal janji. Kusumo Parastho tiba-tiba balik kanan dengan alasan bila diumumkan sekarang khawatir mengundang horek (kegaduhan).

Menyikapi itu, Inung menasihati agar Pakualaman tidak perlu tergesa-gesa mengajukan berkas PA X sebagai calon Wagub ke DPRD. Dikatakan, sebaiknya, selain persyaratan administrasi, kewajiban pasal 43 huruf a dan b dipenuhi.

Dia yakin bila tugas tersebut dijalankan akan melegakan semua pihak. Munculnya potensi ontran-ontran suksesi dapat diantisipasi dengan telah diumumkannya paugeran tersebut. Di pihak lain, lima hari setelah PA IX meninggal pada 21 November 2015, Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan Kadipaten Pakualaman KPH Tjondrokusumo telah mengirimkan akta kematian yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Kota Jogja. Akta tersebut menjadi dasar bagi DPRD DIJ mengajukan pemberhentian dengan hormat PA IX dari jabatan Wagub DIJ.

Selanjutkan, surat dari DPRD DIJ dikirimkan kepada Presiden, melalui Mendagri. SK Presiden itu akan diteruskan ke Pakualaman. “SK Presiden itu menjadi dasar Pakualaman mengajukan calon Wagub DIJ pengganti PA IX,” terangnya.

Tapi, hingga saat ini surat dari Mendagri belum diterima DPRD DIJ. Menyikapi itu, Inung menegaskan, dewan terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat. “Siapapun dari DPRD maupun pemprov yang kebetulan ke Jakarta dan bisa mengakses, kami minta untuk menanyakan. Tapi belum ada hasilnya,” jelasnya.

Dengan kondisi ini, secara hukum posisi Wagub DIJ sampai saat ini masih dijabat PA IX, meski secara fisik sudah meninggal. Pengisian jabatan Wagub akan diproses setelah SK pemberhentian PA IX diterima DPRD. “Sebelum itu kami pegang, kami belum dapat melangkah,” tutur pria asal Kotagede ini.

Dalam kesempatan itu dia juga mengingatkan status PA X sebagai PNS aktif. Jabatan strukturalnya di Pemprov DIJ adalah lepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setprov DIJ. Menurut Inung, sebelum diusulkan sebagai wagub, status kepegawaian PA X harus terang.

“Harus dipastikan sudah mengundurkan diri dan tidak menjadi PNS, karena wagub tidak boleh rangkap jabatan,” terangnya.

Terpisah, Kepala Biro Tata Pemerintahan Setprov DIJ Beni Suharsono memastikan PA X telah mengundurkan diri dari PNS berikut jabatan struktural sebagai kepala biro. Pengajuan pengunduran diri dilakukan beberapa hari sebelum jumenengan. “Sudah mundur dan kami tengah memprosesnya,” terang Beni.

Sebelum menjadi PA X, putra mahkota Pakualaman itu punya dua nama. Di lingkungan kadipaten namanya KBPH Prabu Suryodilogo. Sedangkan sebagai Kepala Biro Kesra Setprov DIJ masih dengan nama asli yakni RM Wijoseno Hario Bimo.

Menurut Beni, gubernur telah menyetujui pemberhentian ayah dua putra tersebut. Untuk tahapan berikutnya, SK pemberhentian tengah diajukan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Presiden RI. “Untuk kepegawaiannya silakan tanyakan ke Badan Kepegawaian Daerah,” kilah pria asal Brebes, Jawa Tengah ini.

Di bagian lain, Mendagri Tjahyo Kumolo mengatakan, masih menunggu surat dari Pemprov DIJ dan DPRD DIJ terkait pengajuan SK pengangkatan PA X sebagai Wagub DIJ. Sama seperti saat melepas jenazah PA IX, Tjahyo mengaku tidak ada batas waktu untuk pengajuan orang kedua di DIJ ini.

“Saya hanya menunggu saja dari Gubernur dan DPRD. Semakin cepat semakin baik,” ujarnya di sela menghadiri jumenengan KGPAA Paku Alam X di Pakualaman kemarin. (pra/kus/ila/ong)