SLEMAN- Memang tidak mudah menilai kinerja pegawai negeri sipil (PNS) untuk mengukur tunjangan perbaikan penghasilan (TPP). TPP ini sebagai ganti honorarium yang dicoret penganggarannya di APBD 2016.

Nah, tingkat kehadiran (presensi) memang menjadi salah satu ukuran. Namun, itu tidak mutlak. Soal pengawasan, Inspektur Inspektorat Daerah Sleman Suyono mengaku kewalahan jika harus memantau satu persatu pegawai. Terlebih untuk memantau para PNS yang punya kebiasaan nakal.

PNS nakal ini, biasanya hadir hanya untuk finger print, lantas keluar kantor tanpa izin untuk keperluan pribadi. Selain itu, ada juga PNS yang hobi makan di luar waktu istirahat. “Itu pengawasan melekat (waskat) pada pimpinan lembaga masing-masing,” ujar Suyono kemarin (7/1)
Kendati begitu, Suyono memastikan,setiap pegawai yang berkondite buruk tidak akan menerima TPP. Penindakannya setelah dilakukan pengawasan dan pengkajian. PNS yang melanggar disiplin, seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, sanksi dijatuhkan sesuai ketentuan.

Selain sanksi administrasi, TPP pun tak diberikan. “Misalnya pelanggaran ringan sanksinya tiga bulan TPP-nya dihilangkan. Tidak dibayar,” tegasnya.

Pemotongan TPP berlaku secara berjenjang disesuaikan tingkat pelanggaran dan poin kinerja tiap pegawai. Khusus pelanggaran berat bukan hanya TPP dipotong. Pegawai bersangkutan bisa ditunda kenaikan pangkat. Bahkan diturunkan pangkatnya. “Misal diturunkan pangkat selama tiga tahun. Dan selama penurunan pangkat tidak akan menerima TPP,”papar Suyono.

Selain melibatkan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Suyono menerjunkan tim pemantau. Nah, jika ada PNS melanggar disiplin tapi tidak ditegur oleh pimpinannya langsung, maka kepala SKPD yang akan dikenai sanksi.

Penjabat Bupati Sleman Gatot Saptadi sejak awal menegaskan, TPP merupakan reward sebagai pengganti honorarium PNS. Penggantian satuan penghasilan tambahan tersebut dinilai lebih objektif karena penilaian berdasarkan individu. Beda dengan honorarium yang diberikan berdasarkan tim atau kelompok kerja.

Dengan begitu, pegawai yang tingkat kinerjanya rendah bisa memperoleh hak sama dengan lainnya. “Ini tentu tidak adil. Dengan TPP penilaian lebih fair dan proporsional” ujarnya.

Gatotmenegaskan bahwa TPP merupakan bentuk penghargaan bagi pegawai berdasarkan basis kinerja. “Selain meminimalisasi pelanggaran, supaya pegawai lebih tertib dan disiplin,” tegas Gatot.

Ke depan, tiap pegawai di lingkungan Pemkab Sleman diminta membuat laporan semacam kontrak kerja. Setiap tahun, mereka harus melaporkan dokumen sasaran kinerja pegawai (SKP). Berkas itu sebagai acuan penilaian. Selain tingkat kehadiran finger print.

Sejak akhir 2015, wacana pengubahan honorarium menjadi TPP menjadi trending topic pembicaraan kalangan PNS di Sleman. Sebagian mendukung, namun ada juga yang keberatan. Alasan paling sering muncul lantaran pertanggungjawaban kinerja untuk memperoleh TPP bersifat individu.

Ada juga kekhawatiran sebagian PNS bakal kehilangan tambahan penghasilan jika tingkat kinerjanya jelek. Selain itu, ada kalanya PNS melakukan lembur untuk menyelesaikan tugas tertentu. Dengan adanya TPP, item honor lembur pun dicoret.(yog/din/ong)