GUNUNGKIDUL – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mendapatkan rapor merah atau deviasinya tinggi secara keuangan, diminta hati-hati. Jika secara terus menerus persoalan keuangan tidak ada perbaikan, sanksi terberatnya adalah pencopotan jabatan.

Hal ini disampaikan Pjs Sekda Gunungkidul Supartono. Dia mengatakan, evaluasi kinerja SKPD hingga sekarang terus dilakukan. Di bawah koordinasi asisten sekda, hasil evaluasi masing-masing SKPD kemudian dilaporkan ke sekda kemudian diteruskan ke bupati.

“Setelah itu, jika ada temuan-temuan nanti akan segera disikapi. Dibawah koordinasi asisten kaitannya dengan monev (monitoring dan evaluasi) dan pengendalian menjadi lebih mudah,” kata Supartono kemarin (8/1).

Dia menjelaskan, dengan monev dan pengendalian di bawah koordinasi asisten nanti bisa dilaporkan setiap bulan. Dengan demikian kendala yang ada di masing-masing SKPD bisa terpantau untuk kemudian dilaporkan.

“Nah dalam hal ini berkaitan dengan SKPD yang kita nilai kurang serius tentunya kita evaluasi dan pembinaan. Namun jika dibina tidak bisa, berarti kepedulian atau atensi SKPD dipertanyakan. Nati silakan bupati yang menilai, apa mau diganti, silakan,” ujarnya.

Menurut Supartono, hasil kinerja SKPD secara terus menerus harus dilaporkan kepada bupati. Jika memang buruk, kemudian dibenahi sulit dan tidak ada cara lain, maka dipersilakan pucuk pimpinan kepala daerah mengambil keputusan.

“Jadi persoalan rapor merah ini bukan berarti SKPD tidak mengerjakan program kegiatan. Akan tetapi program dikerjakan, namun masih ada silpa. Padahal kalau ada silpa, seolah-olah dalam perencaan tidak bagus,” terangnya.

Berdasarkan data yang dihimpun Radar Jogja, pada tahap awal dari 46 SKPD yang ada, 11 di antaranya sempat mendapatkan rapor merah. Deviasi atau capaian penyerapan anggaran dengan target yang ditetapkan meleset lebih dari 10 persen.

Selain 11 SKPD mendapat rapor merah, 13 lainnya mendapatkan rapor kuning karena deviasinya berkisar antara 5-10 persen. Sedangkan 22 SKPD mendapatkan rapor hijau karena deviasi penyerapan anggaran cukup baik yakni kurang dari 5 persen. “Jadi bagi SKPD dengan serapan rendah kita evaluasi dan SKPD dengan serapan tinggi bakal diperiksa,” ucapnya.

Terpisah, Koordinator LSM Jejaring Masyarakat Mandiri (Jerami) Gunungkidul Rino Caroko menyambut baik wacana pencopotan pejabat SKPD yang sering mendapat rapor merah. Hanya saja, rendahnya serapan anggaran bukan satu-satunya alat ukur kinerja SKPD.

“Harus ada pertimbangan lain, karena tidak sedikit kinerja SKPD kurang memuaskan dalam hal pelayanan. Kalau memang perlu diganti, ya sebaiknya diganti kepala dinasnya,” kata Rino. (gun/laz/ong)