JOGJA – Kawedanan Hageng Kasentanan Kadipaten Pakualaman langsung bergerak cepat, untuk pencalonan jabatan Wakil Gubernur DIJ. Sehari setelah jumeneng dalem KGPAA PA X, Puro Pakualaman langsung mengirimkan dua surat sekaligus ke pimpinan DPRD DIJ.

Dua surat yang ditandatangani Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan Kadipaten Pakualaman KPH Tjondrokusumo itu, berisikan pemberitahuan tentang pengukuhan Adipati Paku Alam yang telah dilakukan dalam jumeneng dalem Kamis (7/1), serta surat usulan pengisian Wagub DIJ. “Kami terima surat tersebut sekitar pukul 11.10 WIB tadi (kemarin), diantarkan oleh KPH Kusumoparastho dan seorang kerabat,” ujar Sekretaris DPRD DIJ Drajad Ruswandono, kemarin (8/1).

Sementara itu, menanggapi dua surat dari Puro Pakualaman tersebut, Ketua DPRD DIJ Yoeke Indra Agung Laksana didampingi Wakil Ketua DPRD DIJ Arief Noor Hartanto, Dharma Setyawan dan Rany Widayanti, langsung menggelar jumpa pers. Dalam jumpa pers, Yoeke mengaku sudah menerima dua surat itu. Dewan sepakat segera menggelar rapat pimpinan pekan depan. Selain itu juga meminta Setwan DPRD DIJ untuk membuat matrix tata kala. “Kami juga masih menunggu surat keputusan pemberhentian PA IX sebagai Wagub DIJ, yang belum keluar,” jelasnya.

Menurut dia, surat pemberhentian PA IX sebagai Wagub DIJ dari Presiden tersebut menjadi dasar untuk DPRD DIJ melangkah selanjutnya. Surat dari Presiden tersebut juga sebagai landasan untuk membentuk panitia khusus (pansus) verifikasi. Pihaknya juga akan meminta Pemprov DIJ untuk menanyakan surat tersebut melalui jalur pemerintahan. “Untuk menjalankan tahap berikutnya, dasarnya adalah surat pemberhentian itu,” tandasnya.

Hal yang sama dikatakan Wakil Ketua DPRD DIJ Arief Noor Hartanto. Menurutnya, pimpinan dewan masih menunggu surat keputusan dari Presiden untuk pemberhentian jabatan Wagub DIJ. Sebab, belum turunnya surat tersebut, berarti secara de jure Wagub DIJ masih dijabat oleh PA IX, meski yang bersangkutan sudah meninggal 21 November 2015 lalu. “Kami memilih untuk menunggu surat keputusan dari Presiden itu, takutnya nanti ada yang menggugat,” terangnya.

Sementara untuk surat yang dikirimkan oleh Puro Pakualaman, Yoeke menyebut dua surat tersebut sudah sesuai dengan persyaratan dalam UU Keistimewaan (UUK) DIJ. Surat keterangan jumeneng dalem tersebut juga merupakan amanat UUK pasal 28 ayat 5 (a), yaitu Kasultanan dan Kadipaten memberitahukan kepada DPRD DIJ mengenai pengukuhan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta atau pengukuhan Adipati Paku Alam yang bertakhta.

Begitu pula untuk usulan pengisian jabatan Wagub DIJ, terang Yoeke, juga sudah dilengkapi persyaratan yang tertuang dalam pasal 18 ayat 2 UUK DIJ, yang terdiri dari 13 berkas, mulai dari surat pengukuhan, daftar riwayat hidup hingga surat pernyataan bukan anggota partai politik. “Dalam berkas yang diajukan Puro juga ada keterangan dari Gubernur DIJ dan Presiden, yang bersangkutan sudah tidak menjadi PNS,” terang politisi PDIP ini.

Sedang ketika ditanya tentang berapa lama proses di pansus verifikasi, Yoeke mengatakan, berdasarkan pasal 23 UUK DIJ, pansus diberikan waktu melakukan verifikasi paling lama tujuh hari. Apabila terdapat persyaratan yang belum terpenuhi, pansus bisa menambah tujuh hari lagi. “Pengalaman saat 2012 lalu, pansus bisa selesai tujuh hari kerja,” ungkapnya.

Sementara terkait dengan masih adanya persoalan di internal Puro, seperti somasi yang dilakukan kubu KPH Anglingkusumo, dikatakan Dharma Setyawan, bahwa pansus tidak mengurusi masalah internal.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, pansus verifikasi hanya melakukan verifikasi terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam UUK. “Tentu masukan dari masyarakat akan dilihat, tapi tetap diuji dengan bukti materiil,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekprov DIJ Ichsanuri ketika dikonfirmasi tentang status PA X, yang terakhir menjabat sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setprov DIJ dengan nama RM Wijoseno Hario Bimo, sudah mengundurkan diri sebagai PNS. Nantinya kekosongan jabatan Kepala Biro Kesra akan diisi oleh pelaksana tugas (Plt). “Sudah mundur sebagai Kepala Biro Kesra, sekaligus PNS, kekosongan diisi Plt,” ujarnya saat ditemui di DPRD DIJ. (pra/jko/ong)