JOGJA – Kasus korupsi pergola yang menyeret Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Jogja Irfan Susilo berdampak serius. Salah satunya mengenai serapan anggaran di Bidang Pertamanan yang juga menggarap pergola. Serapannya hanya 56 persen selama tahun 2015.

“Saya juga heran, kenapa bisa sampai seperti itu?” ujar Suwarto, anggota Komisi C DPRD Kota Jogja kemarin (8/1).

Suwarto melanjutkan, ada ketakutan dari staf maupun pelaksana kegiatan di BLH. Alhasil, saat bekerja yang berkaitan dengan anggaran menjadi seperti tahun lalu. Serapan tak sesuai target.

“Kami sudah meminta adanya peningkatan kinerja tahun ini,” sesalnya.

Serapan rendah ini, lanjut Warto, sapaan akrabnya, memang ada masalah teknis. Yakni surat untuk untuk lelang kegiatan perawatan taman terlambat. Itu berujung dengan mepetnya waktu lelang. Akhirnya, peminat pun tak ada. “Padahal itu APBD murni,” sentilnya.

Warto mengusulkan, adanya advokasi dari pemkot. Dengan begitu staf atau pelaksana kegiatan berani membelanjakan anggaran. Apalagi, hal tersebut juga berdampak pada kinerja pemkot.

Lha ini menyangkut dengan masalah taman fasilitas umum. Seharusnya pemkot turun tangan. Kalau perlu ada advokasi ya lakukan, ” sarannya.

Ia meneruskan, serapan yang rendah ini hanya ada di BLH. Makanya, sangat tidak wajar kalau hal tersebut hanya terjadi karena masalah teknis. Ada faktor lain yang menyebabkan kinerja menjadi menurun. “Saya pastikan tidak ada dewan titip anggaran. Jadi PNS bekerja saja profesional,” pintanya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan (Dalbang) Sekretariat Kota (Setkot) Jogja Wasesa mengungkapkan, secara umum untuk serapan fisik baik. Karena nilai perawatan taman ini kecil tak berpengaruh terhadap serapan secara umum pembangunan fisik.

Waseso menjelaskan, ada delapan pekerjaan yang tak ada peminatnya saat lelang. Ke-8 proyek tersebut terkait pemeliharaan Ruang Utama Atas, Ruang Utama Bawah, pengadaan seragam batik, seragam Dinas Ketertiban, pembangunan saluran limbah rumah tangga, perawatan taman, dan dua pembangunan talud Kali Code.

“Saat pertengahan tahun, penyedia jasa sudah banyak yang memiliki pekerjaan. Jadi, mereka sudah tidak berminat lagi,” tambahnya.

Biasanya, saat pertengahan tahun para penyedia jasa juga kesulitan mengerjakan. Sebab, dengan waktu yang mepet, penyedia jasa tak mau berspekulasi untuk mengerjakan.

“Selain itu ada faktor yang lain. Seperti masalah akses ke proyek yang sulit, tingkat kesulitan pekerjaan, dan terakhir masalah administrasi,” katanya.(eri/hes/ong)