Hendri Utomo/Radar Jogja
BERI KESEMPATAN: Warga terdampak bandara di Desa Glagah masih mendapat kesempatan untuk melengkapi data dan dilayani Satgas B dari BPN di balai desa setempat, kemarin (8/1).
 

KULONPROGO – Undangan Satgas B dari BPN DIJ terhadap warga terdampak bandara di Desa Glagah, Temon, Kulonprogo, mendapat respons positif. Sejumlah warga datang ke balai desa untuk melengkapi data, kemarin (8/1). Kesempatan itu diprioritaskan bagi warga yang sebelumnya tidak membolehkan tanahnya didata.

“Sejak pukul 08.00 WIB hingga siang ini sudah ada puluhan warga yang datang. Prioritas memang untuk warga Sidorejo, namun jika ada warga pedukuhan lain yang ingin melengkapi data, juga akan dilayani,” terang Ketua Satgas B untuk Wilayah Desa Glagah I Edi Triyanto.

Edi menjelaskan, data yang dibawa warga untuk kelengkapan data nominatif, di antaranya sertifikat atau bukti kepemilikan tanah, KTP, dan juga data lain yang bisa kroscek dengan hasil pendataan di lapangan. Hasilnya, ada beberapa data milik warga yang tidak cocok, dan seketika itu juga langsung diperbaiki.

“Pelayanan ini rencana akan berlangsung hingga Selasa (12/1) siang pekan depan. Harapan kami semuanya datang dan bisa 100 persen. Bagi yang mau tapi kemarin takut (didata), kami tunggu di sini. Kalau di balai desa juga takut, boleh juga ke kantor pertanahan,” jelasnya.

Menurut Edi, hasil pendataan atau data nominatif rencananya akan diserahkan ke sekretariat pelaksana di Kanwil BPN DIJ, Selasa (12/1). Dengan demikian, kesempatan ini diharapkan bisa benar-benar dimanfaatkan warga untuk melengkapi datanya. “Kami sudah tidak akan turun ke lapangan lagi untuk melakukan pendataan,” ujarnya.

Sebelumnya, Edi menyebut berdasarkan data yang ada, warga di Desa Glagah yang tidak bersedia tanahnya didata maupun diukur ada di empat pedukuhan, yakni Pedukuhan Kepek sebanyak 86 bidang, Sidorejo (55 bidang), Bapangan 54 bidang, dan Kretek 21 bidang. Total ada 216 bidang. (tom/laz/ong)

Sebelumnya karena Takut Dikucilkan

Kepala Desa Glagah Agus Parmono menambahkan, banyak warga yang datang karena memang belum sempat melengkapi data karena takut dikucilkan atau terintimidasi. Namun ada juga warga yang awalnya menolak tanahnya diukur atau didata datang ke Balai Desa Glagah dalam kesempatan kali ini.

Agus mencontohkan ada satu warga Pedukuhan Kretek yang semula menolak tanahnya diukur dan didata karena kemungkinan takut dikucilkan, kemudian yang bersangkutan datang untuk melengkapi data.

Warga Sidorejo juga ada beberapa yang memang sepakat (diukur dan didata), tapi untuk di lapangan trauma, sehingga memilih memenuhi undangan BPN dan mengumpulkan berkas di balai desa. “Jumlah warga yang sepakat pembangunan bandara akhir-akhir ini semakin bertambah, ada sekitar 10 – 15 orang yang datang melengkapi data,” imbuhnya.

Diungkapkan, dari 216 bidang tanah milik warga di Desa Glagah yang sebelumnya belum boleh didata, saat ini sudah cukup banyak berkurang karena warga yang bersangkutan datang ke balai desa.

“Satgas B juga sudah melakukan pendekatan baik di Kepek dan Bapangan. Untuk Sidorejo memang sudah menyatakan tidak boleh dan sudah juga dibuatkan berita acaranya,” ungkapnya. (tom/laz/ong)