SETIAKY A.KUSUMA/Radar Jogja

SLEMAN – Warga perumahan Green House, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Jogja, melaporkan tindakan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti yang membongkar tembok perumahan, awal pekan lalu. Saat itu Haryadi menilai tembok tersebut menghalangi akses masuk ke sekolah MTs Muhammadiyah Karangkajen. Sementara warga mengajukan gugatan kepada Haryadi atas perbuatan perusakan.

“‎Kami melaporkan tindakan tersebut agar negara ini menjadi tertib. Kami ingin hak kepemilikan diakui. Kalau semua bebas merusak, negara akan kacau,” ujar salah seorang warga Perum Green House, Edhi Wahono, 59, kepada wartawan usai menyampaikan laporannya di Polda DIJ, kemarin (8/1).

Edhi yang telah tinggal di Green House selama sembilan tahun mengatakan, ini merupakan laporan sebagai warga yang tinggal di perumahan tersebut. ‎Dalam laporannya, Edhi melaporkan Haryadi atas tindak pidana perusakan melanggar pasal 406 jo 170 KUHP.

Ia yang datang bersama dua warga lain dan dua orang pengacara, juga menyertakan bukti-bukti hasil pertemuan dan kesepakatan rapat antara Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) mewakili pihak MTs, asisten Pemkot Jogja dan warga. “Kerugian atas digempurnya tembok sepanjang empat meter adalah Rp 3 juta. Saya harap dibangun lagi, yang bongkar yang harus mengembalikan. Tapi proses hukum tetap lanjut,” imbuhnya.

Menurutnya, aksi bongkar Haryadi mengingkari keputusan rapat bersama tanggal 1 Januari 2016. Rapat itu PDM dan asisten pemkot sepakat pihak MTs menerima untuk tidak membongkar tembok perumahan yang dibangun pada tahun 1991 ini. “Kami ada bukti rekaman rapat dan saat pembongkaran,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, katanya hadir juga seorang warga Perumahan Green House, Sisno. Sisno menceritakan, awalnya warga pernah memberi solusi untuk membelikan 4 x 10 meter akses masuk di sisi utara gedung. Dalam rapat dua bulan lalu, pihak sekolah mengaku tidak mempunyai uang. “Jadi kami wakafkan lahan 4 x10 meter, nilainya Rp 120 juta, tapi tidak ditanggapi pihak MTs,” ujarnya.

Hingga pada akhirnya 1,5 bulan berselang, pemilik tanah membangun di atas tanah tersebut. Sisno mengaku saat itu sempat mencoba membujuk pemilik lahan untuk tetap menjualnya, namun harganya ternyata telah naik, dan kesepakatan antara warga dengan MTs kembali buntu. “Kami lalu tawarkan solusi, ada rumah di sisi barat yang menghadap ke jalan umum dijual, harganya Rp 1 miliar,” ungkapnya.

‎Sebelumnya, Wali Kota Jogja Haryadi membawa sejumlah pasukan Satpol PP pada Senin pagi (4/1) pukul 05.30 WIB untuk membongkar tembok Perumahan Green House. Tembok itu dinilai menghalangi akses salah satu gedung MTs Muhammadiyah Karangkajen yang dibangun dua tahun yang lalu itu. Sementara Perumahan Green House telah lebih dulu ada sejak 1991. (riz/laz/ong)