GUNUNGKIDUL – Hingga saat ini keikutsertaan anggota DPRD Gunungkidul dalam program jaminan asuransi kesehatan Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) masih rendah. Dari 45 wakil rakyat, baru tujuh yang mengembalikan formulir pendaftaran.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Gunungkidul Sumarno mengatakan, semua anggota dewan sudah mendapatkan sosialisasi kewajiban masuk dalam kepesertaan BPJS. Namun para wakil rakyat belum mengembalikan formulir pendaftaran kepesertaan.

Menurut Sumarno, rendahnya minat keikutsertaan dalam BPJS, memicu persoalan. Pasalnya, setelah kerja sama asuransi swasta tidak bisa digunakan lagi karena menabrak aturan, secara otomatis semua masuk dalam kepesertaan BPJS.

“Dari data yang ada, sebanyak 25 anggota dewan belum mengembalikan formulir pendaftaran, sehingga belum bisa diproses ke BPJS,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Supriyadi mengungkapkan, sebenarnya para wakil rakyat bukan tidak mau mendaftarkan diri. Namun dia berharap BPJS juga aktif dengan jemput bola di DPRD. “Maksud kami biar bisa kolektif. Kalau kemarin terus terang agenda DPRD banyak, nah sekarang sudah longgar,” katanya.

Dalam kesempatan ini, pihaknya juga mengkritik kebijakan mewajibkan masuk JKN BPJS tersebut. Sebab realita di lapangan, pelayanan jaminan kesehatan melalui BPJS masih mengejar kuantitas.

“Jadi kadang kami juga enggan, karena kita sakit masih direpotkan. Kalau suruh memilih, jelas kami memilih pihak ketiga non-BPJS, karena prosedurnya cepat, meskipun tidak bisa penuh memback up penyakit,” ucap politisi PAN ini.

Dia kembali berharap BPJS meningkatkan pelayanan kesehatan, sehingga warga bisa memahami secara jelas. “Jangan sampai orang sakit hendak berobat masih dibuat pusing dengan urusan administrasi,” ujarnya. (gun/laz/ong)