JOGJA – Validasi data pemilih untuk Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Jogja 2017 terus dimatangkan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIJ pun memberikan perhatian khusus demi mendongkrak angka partisipasi pemilih ini. Mereka tak mau pilwali kali ini sama dengan 2011 silam.

“Tolak ukur utamanya dari validitas data pemilih. Ini harus dipersiapkan dengan baik,” ujar Ketua KPU DIJ Hamdan Kurniawan, pekan lalu. Hamdan menjelaskan, selama ini dari pengalaman baik pilpres, pileg, dan pilwali, partisipasi pemilih rendah. “Tren partisipasi yang paling rendah memang justru di kota,” tandasnya.

Berdasarkan data KPU DIJ, partisipasi jauh dari target rata-rata 80 persen. Tingkat partisipasi paling tinggi di Bantul yang mencapai 75 persen. Kemudian disusul Sleman 72 persen. Sedangkan Kabupaten Gunungkidul hanya 70 persen.

Untuk angka partisipasi pilwali 2011 Kota Jogja pada pilwali terakhir 2011 lalu, tingkat partisipasinya hanya 64,5 persen. Jauh berbeda saat pilpres yang mencapai 77 persen.

Belajar dari pilwali dan pilbup yang sudah terlaksana rendah angka partisipasinya, berbagai persiapan sudah dilakukan KPU Kota Jogja. KPU pun sangat optimistis pada Pilwali 2017 mendatang tingkat partisipasi akan jauh lebih baik.

Ketua KPU Kota Jogja Wawan Budianto mengungkapkan, pihaknya menargetkan pemilih cerdas dalam Pilwali 2017. Pemilih inilah yang akan menentukan masa depan Kota Jogja. “Bukan hanya kuantitas. Kami juga menargetkan kualitas pilwali kali ini meningkat,” harapnya.

Demi mendapatkan peningkatan kualitas dan kuantitas sejak pertengahan tahun lalu, telah ada riset di Kota Jogja. KPU telah bekerja sama dengan Institute for Research and Empowerment (IRE).

“Terdapat tiga kesimpulan. Pertama, terbukanya ruang partisipasi di setiap kegiatan tidak semua ruang dimanfaatkan oleh masyarakat. Pendidikan politik tidak disertai kurikulum yang aplikatif, serta ruang keterlibatan masyarakat dalam proses kandidasi masih lemah,” tandasnya.

Wawan tidak menampik seluruh hasil riset tersebut. Pihaknya justru bisa melakukan pembenahan sejak dini menghadapi tahapan Pilwali 2017. Sebagai kota pendidikan, maka diyakini pemilih memiliki daya melek politik yang tinggi. Tapi realisasi keterlibatan dalam pemungutan suara tidak setinggi daerah lain. (eri/laz/ong)