MAGELANG – Kritikan kembali bergulir dari elemen masyarakat. Mereka menganggap, Pemkot Magelang tidak pernah belajar dari kesalahan.

Hampir setiap selesai tahun anggaran (TA), selalu ada proyek yang tidak selesai tepat waktu. Bahkan, ada yang tidak rampung sesuai jadwal, meski diberi kelonggaran. Padahal dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, tak pernah pengesahan APBD berjalan molor hingga tahun anggaran berjalan.

“APBD selalu disahkan tepat waktu. Tidak pernah molor. Sebelum tahun anggaran berjalan, eksekutif dan legislatif sudah mengesahkannya. Kenapa selalu saja ada proyek yang molor. Ini tidak lepas dari pelaksanaan lelang yang baru berjalan pada triwulan ketiga. Juga mungkin karena ada kongkalikong proyek,” kritik Ketua DPC PKPI Kota Magelang Sriyanto kemarin (10/1).

Pria yang pernah duduk d Komisi C DPRD Kota Magelang selama dua periode ini mengaku, cukup terkejut dengan tidak selesainya pembangunan Masjid Imun Nafi yang ada di Kompleks Kantor Pemkot Magelang. Alasannya, rencana pembangunan masjid tersebut dibahas sejak 2014.

“Sayangnya, proyek tersebut baru dilelang bulan Juli. Ya sudah. Seperti proyek yang lainnya. Kalau terlambat, tidak bisa ditututi. Karena tahun anggaran sudah habis,” imbuhnya.

Menurut Sriyanto, jika Pemkot Magelang mau sejak awal tahun anggaran melaksanakan lelang proyek, kejadian keterlambatan bisa ditekan.

“Hanya saja, niatan baik tersebut sering kali terbentur situasi dan kondisi klasik. Mau disebut apa silahkan. Yang jelas, rata-rata proyek yang tidak tepat waktu adalah proyek dengan nilai miliaran,” sindirnya.

Sekretaris Fraksi Amanat Indonesia Raya (AIR) DPRD Kota Magelang Widodo Adi Santoso berharap, proyek-proyek tahun 2015 bisa dilelang lebih awal. Karena, keterlambatan proyek yang terjadi selama beberapa tahun terakhir ini bisa ditanggulangi.

“Kalau ada keterlambatan, belum melampaui batas tahun anggaran, sehingga mungkin bisa langkah penanggulangan,” katanya.

Seperti diketahui, pada 2015 setidaknya ada dua proyek di bawah Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan (Dispeterikan) Kota Magelang yang harus diputus kontrak. Yakni pelaksana pembangunan Gedung Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) di Jalan Pahlawan, CV Gilang Sampurna Jogjakarta, dan pelaksana Pembangunan Kebun Bibit Holtikultura di Jalan Diponegoro, CV Permata Hijau Magelang. Sebelumnya, dua kontraktor ini didenda sesuai peraturan yang berlaku. Yakni, sebesar 1/1.000 dari nilai kontrak, karena mengalami keterlamabatan dalam penyelesaian kontrak.

“Meski telah memutus kontrak, kami belum bisa melangkah ke black list pada dua penyedia jasa tersebut. Hal itu masih kami pelajari,” kata Kepala Dispeterikan Kota Magelang Sri Retno Murtiningsih.

Langkah Dispeterikan tidak diikuti Bagian Perlengkapan sebagai SKPD yang mengampu pembangunan Masjid Ilmun Nafi. Mereka belum memutus kontrak terhadap PT Aneka Bangun Cemerlang (ABC) Jogjakarta yang menjadi pelaksana pembangunan Masjid Ilmun Nafi di Kompleks Kantor Pemkot Magelang yang habis sejak 29 Desember 2015. Nilai kontrak pekerjaan sekitar Rp 2,53 miliar dan seharusnya selesai 22 Desember 2015, sebelum adendum.

Al Idris, Kabag Perlengkapan Pemkot Magelang sekaligus PPK Pembangunan Masjid Ilmun Naffi mengatakan, negara diuntungkan dengan tidak memutus kontrak terhadap PT ABC.

“Karena pembayaran hanya diberikan sebesar 90,26 persen, sesuai progres pekerjaan per 29 Desember 2015. Namun, hasil pembangunan tetap 100 persen,” kata Idris beralasan.(dem/hes/ong)