MUNGKID – Aksi protes penambangan ilegal di wilayah Bego Pendem, Desa Kemiren, Srumbung menuai kontroversi. Serikat Buruh Slenggrong Merapi Punokawan mendukung upaya pemberantasan penambangan yang tak mengantongi izin. Namun, Buruh Slenggrong menyayangkan pos pemantau banjir dan pos iuran anggota Punokawan yang ikut dibakar warga.

Ketua Serikat Buruh Slenggrong Merapi “Punokawan” Fatkhul Mujib menyatakan, dalam aksi protes penambangan ilegal, Jumat lalu (8/1), beberapa pos pemantau banjir ikut dibakar warga. Padahal pos tersebut tidak terkait dengan penambangan yang dilakukan di sekitar sungai tersebut. Portal untuk jam malam juga dirusak warga. Demikian juga pos iuran anggota yang merupakan tempat pelayanan sosial bagi anggota Punokawan.

“Tempat tersebut jauh dari lokasi kejadian,” ungkjap Mujib kemarin (10/1).

Mujib menyatakan sepakat dengan aksi warga Desa Kemiren yang menolak penambangan dengan alasan lingkungan. Ini sejalan dengan apa yang diinginkan Punokawan. Meski begitu, aksi yang dibarengi pembakaran pos pemantau banjir lahar ini disinyalir ditunggangi orang di luar Desa Kemiren, Srumbung.

“Kami memilih untuk mendampingi penambang manual, karena alasan lingkungan. Memang, apapun itu yang namanya penambangan berdampak merusak. Akan tetapi daya rusak penambangan dengan manual lebih kecil daripada menggunakan alat berat,” tegasnya.

Ia sepakat dengan tuntutan warga agar penambangan manual ditutup karena ilegal. Syaratnya, pemerintah menyediakan lapangan kerja bagi penambang manual yang sampai saat ini jumlahnya ribuan.

Selama ini, mereka menggantungkan hidupnya dari kegiatan tersebut. Punokawan sudah melakukan segala upaya untuk mencarikan izin bagi para penambang manual.

“Namun, pemerintah tidak pernah serius. Kami sudah mengajukan izin lima kali lebih. Tetapi tidak pernah diproses, meski syarat telah dipenuhi,” protesnya.

Ia menilai, Pemprov Jateng dan Kabupaten Magelang tidak pernah serius memfasilitasi pengajuan izin bagi penambang manual. Ini bertolak belakang dengan izin pengusaha yang bisa turun dengan cepat, meski sebatas izin eksplorasi.

Mujib juga minta untuk mengaudit kerusakan lingkungan akibat tambang dalam kurun lima tahun terakhir. Termasuk memproses para penambang ilegal secara hukum.

“Kami siap menyerahkan diri bersama semua anggota. Tolong, proses hukum juga para pengusaha yang selama ini melakukan penambangan ilegal dan saat ini juga masih terjadi penambangan ilegal dengan alat berat. Tentu saja jika semua mau jujur,” sindirnya.

Kapolres Magelang AKBP Zain Dwi Nugroho menyatakan, polisi terus mengawasi dan siap menertibkan penambangan liar. Apalagi penambangan itu berpotensi merusak lingkungan.

“Kami sejak awal komit untuk penambangan harus disertai izin yang lengkap. Kami juga selalu menertibkan penambangan, utamanya yang memakai alat berat,” katanya.

Zain juga memonitor aktivitas penambangan manual yang belum berizin. Namun, ia melihat banyak penambang manual yang menambang di lahan sendiri. Pelakunya merupakan masyarakat setempat yang berupaya menuai berkah dari material sisa erupsi Merapi.

“Polisi Kami terus mengawasi dan mengantisipasi, jika ada aksi. Kami terus mengingatkan, agar jangan sampai massa menjadi anarkis dan tidak bisa menjaga emosi,” katanya.

Sebelumnya, ratusan warga Desa Kemiren menolak aktiVitas penambangan galian golongan C di Merapi. Penolakan dilakukan karena warga khawatir, aktivitas penambangan merusak lingkungan sekitar. Jika dibiarkan terus-menerus, rusaknya alam mengakibatkan desa tersebut terkena terjangan aliran banjir lahar dingin.

Warga sempat merobohkan portal yang dipasang menuju area penambangan. Mereka menutup paksa aktivitas penambangan yang mayoritas dioperasikan warga luar Desa Kemiren. Bahkan, gubuk yang ada di area penambangan ikut dibakar.(ady/hes/ong)