KULONPROGO – Pemkab Kulonprogo melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Kulonprogo terus berupaya mencegah praktik percaloan terhadap calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kulonprogo. Caranya dengan sosialisasi dan memperketat regulasi.

“Mereka yang rentan terhadap praktik percaloan TKI ini adalah masyarakat umum yang terlalu berminat ingin kerja sebagai TKI, dan para lulusan SMK,” kata Kabid Tenaga Kerja Dinsosnakertrans Kulonprogo Heri Darmawan (7/1).

Heri mengatakan, izin penyaluran atau perekrutan tenaga kerja hanya akan diberikan kepada Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) resmi. “Kami berusaha mencegah. Siapa pun yang ke sini untuk mengurus penyaluran tenaga kerja, harus ada surat tugas dari lembaga yang jelas,” tandasnya.

Dijelaskan, perekrutan tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL) dan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dinilai relatif lebih aman dari aksi percaloan. Sementara rekrutmen tenaga kerja antar kerja antar negara (AKAN) atau calon TKI sebaliknya.

“Selain kurang banyak pertimbangan, karena terdesak tuntutan kebutuhan ekonomi, calon TKI biasanya juga memiliki pengetahuan dan wawasan yang relatif rendah. Mereka mudah jadi sasaran calo yang bisa langsung datang ke rumah mereka,” jelasnya.

Heri menegaskan, masyarakat agar berhati-hati dengan para calo tenaga kerja. Jika nekat berangkat ke luar negeri melalui jalur ilegal, ancaman deportasi selalu membayangi. Jaminan perlindungan dari pemerintah juga menjadi lebih sulit. “Jangan mudah percaya dengan calo TKI,” tegasnya.

Menurutnya, siswa kelas XII SMK juga rentan terhadap aksi percaloan. Hal itu menjadi alasan kenapa sosialisasi tidak hanya dilakukan melalui pemerintah desa, melainkan juga melalui sekolah.

“Setiap lowongan pekerjaan yang disebarkan ke sekolah harus sudah dikoordinasikan dengan kami terlebih dahulu. Sekolah juga dilarang menyerahkan data siswa demi mencegah calo datang ke rumah mereka untuk melancarkan aksinya,” ujarnya.

Sosialisasi perekrutan tenaga kerja oleh PPTKIS juga harus mendapatkan rekomendasi dari Dinsosnakertrans Kulonprogo dan mampu menunjukkan surat izin pengerahan (SIP) dari Kementerian Ketenagakerjaan. “Kami akan mendampingi sosialisasi di sekolah setelah mengecek materi sosialisasi dan formasi yang ditawarkan,” imbuh Heri.

Heri mencotohkan, ada kasus seorang TKI asal Pengasih, Kulonprogo, yang dideportasi dari Malaysia Desember 2015 lalu. Setelah ditelusuri, yang bersangkutan ternyata tidak berangkat dari Kulonprogo, melainkan dari Surabaya dan hanya menggunakan visa kunjung.

“Calo itu hanya cari keuntungan. Untuk itu datang saja ke dinas jika ingin mencari informasi lowongan kerja dan jelas tanpa biaya,” terangnya.

Kepala Dinsosnakertrans Kulonprogo Eko Pranyata mengamini, memang harus lebih waspada terhadap calo tenaga kerja, banyak modus yang dilancarkan para calo, di antaranya menawarkan pekerjaan dengan gaji tinggi dan target diminta menyerahkan uang sebagai salah satu persyaratan. “Jadi jangan asal mau kalau ditawari pekerjaan, apalagi yang mensyaratkan harus bayar dulu,” ucapnya. (tom/jko/ong)