RADAR JOGJA FILE
PASANGAN SANTUN: Bupati Sleman dan Wakil Bupati Sleman terpilih Sri Purnomo dan Sri Muslimatun jelang Pilkada 2015 lalu. Pelantikan keduanya masih menunggu proses yang berliku.

SLEMAN- Isu adanya upaya penjegalan pasangan Sri Purnomo-Sri Muslimatun (Santun) menjadi bupati dan wakil bupati Sleman 2016-2021 kian menjadi perhatian publik.

Di sisi lain, PDI Perjuangan tetap keukeuh tak akan mengeluarkan surat pemberhentian dan pergantian antar waktu (PAW) bagi Muslimatun yang masih berstatus anggota DPRD. Tapi, hal itu ternyata bukanlah jalan buntu bagi Santun untuk tetap menuju kursi Sleman 1.

UU No 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah memang mengharuskan adanya usulan dari pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD sebagai dasar pengajuan surat pemberhentian anggota legislatif kepada gubernur. Hal itu dijelaskan pada pasal 194 ayat (1).

Kendati begitu, bukan berarti tidak ada peluang bagi Santun untuk dilantik sesuai jadwal pada April 2016. Atau bisa saja mundur. Sebab, proses pemberhentian anggota dewan tanpa usulan partai politik harus melalui kajian dan penyelidikan yang butuh waktu cukup panjang.

Celah tersebut melalui sidang Badan Kehormatan (BK) DPRD. “Kalau buntu upaya lain,ya, ini satu-satunya cara,” ungkap Ketua BK DPRD Sleman Prasetyo Budi Utomo kemarin (11/1).

Peluang tersebut sebenarnya dikembalikan lagi pada UU 23/2014. Dengan mencermati pasal 193 – 196. Ayat (2) pasal 193, butir (a) menyatakan anggota DPRD bisa diberhentikan antarwaktu jika tidak melakukan tugas secara berkelanjutan selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun.

Ayat itu diperkuat butir (d) yang menjelaskan bahwa anggota dewan diberhentikan jika mangkir dari tugas dan kewajiban rapat paripurna atau alat kelengkapan sebanyak enam kali berturut-turut tanpa alasan sah.

Nah, pada pasal 194 ayat (1), pemberhentian anggota dewan karena mangkir dari tugas dan kewajiban tidak mengharuskan adanya usulan dari pimpinan partai politik pengusung. Tapi setelah adanya hasil penyelidikan oleh BK (pasal 195).

Hasil penyelidikan BK diserahkan kepada pimpinan dewan. Selanjutnya diteruskan ke pimpinan partai paling lama tujuh hari setelah penyampaian laporan dalam sidang paripurna. Selanjutnya, dalam tempo 30 hari, pimpinan partai harus menyampaikan kepoutusan pemberhentian anggotanya kepada pimpinan dewan. Ayat (5) menegaskan, jika pimpinan partai tidak memberikan keputusan pemberhentian, pimpinan dewan bisa meneruskan keputusan BK kepada gubernur melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal tersebut seolah menjadi penguat fungsi dan keunggulan BK sehingga tidak lagi dianggap “macan ompong” seperti saat rezim orde baru. “Dengan mekanisme ini tidak ada alasan lagi bagi pimpinan dewan tidak memproses pemberhentian Muslimatun,” jelas politikus Golkar asal Prambanan itu.

Sekretaris DPRD Sleman Sutadi Gunarto mengatakan, sejak mengajukan surat pengunduran diri secara pribadi pada pertengahan 2015, Muslimatun tidak lagi hadir ke kantor dewan. Meskipun namanya masih tercatat dalam daftar penerima gaji (uang representasi) dewan. “Faktanya memang begitu. Tidak pernah hadir, ya tidak ambil gaji,”paparnya.

Di sisi lain, Ketua DPRD Sleman Haris Sugiharta menegaskan tetap akan konsultasi ke Kemendagri untuk minta petunjuk dalam pengambilan keputusan.(yog/din/ong)