PADA bagian lain, fenomena orang hilang yang akhir-akhir ini marak di DIJ, tak luput dari perhatian Gubernur DIJ Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X. Menurut HB X,
orang bisa hilang, karena kurangnya perhatian keluarga dan masyarakat sekitar.

“Saya tidak mau menduga-duga, tapi yang penting di sini butuh perhatian semua pihak, baik oleh keluarga maupun oleh masyarakat sekitar,” kata HB X saat ditemui di Kepatihan, kemarin (11/1).

Lebih jauh, HB X meminta supaya kebiasaan pamit kepada orang-orang di sekitar menjadi kebiasaan warga Jogjakarta. Menurut HB X, dulu setiap pergi, anak selalu pamit kepada orang tua, sehingga tahu kemana pergi. “Setiap akan berpergian, selalu pamit ke istri, anak, sekretaris atau pembantu, sehingga orang-orang tahu kemana perginya,” tandasnya.

Raja Keraton Jogja tersebut juga meminta anak muda supaya tidak tergiur iming-iming perkataan orang yang menyesatkan.

Di sisi lain, kata HB X, Pemprov DIJ juga sedang mendesain aturan supaya orangtua lebih bertanggung jawab pada anak. Anak yang belum memenuhi persyaratan dikenakan hukum pidana, tetap menjadi tanggung jawab orang tua. “Tanggung jawab ada pada orang tua, sehingga juga bisa menekan kenakalan anak,” jelasnya.

Disinggung tentang adanya orang-orang yang bergabung dengan organisasi terlarang, HB X menjawab, pemprov tidak bisa apa-apa. Pasalnya pemprov tidak memiliki intelijen. “Intelijen hanya ada di kepolisian dan TNI. Sehingga, jika pun tergabung dalam organisasi terlarang, Pemprov DIJ kesulitan memantau orang per orang. Kan tidak mungkin kita memantau orang per orang,” ungkapnya.

Sebelumnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) DIJ Agung Supriyono juga mengatakan pengawasan terhadap organisasi masyarakat (ormas), sesuai dengan ketentuan baru MK, bukan lagi di provinsi, tapi di kabupaten/kota. “Namun yang perlu diantisipasi, adalah menjaga ke-Iindonesiaan warga,” katanya.

Ada indikasi mereka yang menghilang itu ikut gerakan yang mengarah ke radikalisme. Di DIJ memang ada yang hilang dari pegawai negeri. Tetapi di tempat lain pun ada yang pejabat daerah atau petinggi suatu perusahaan. “Kalau ditelusuri, mereka itu mengikuti gerakan itu, gerakan garis keras,” katanya. (pra/jko/ong)