MAGELANG – Satpol PP Kota Magelang akan meningkatkan intensitas razia yustisi mulai tahun ini. Ini seiring diundangkannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Magelang No 6 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Tibum) Desember 2015.

“Dengan perda tersebut, kini Satpol PP punya payung hukum untuk menggelar razia sendiri. Kalau sebelumnya masih di bawah Kesbangpolinmas,” kata Kasi Operasional dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Magelang Otros Trianto kemarin (11/1).

Perda Nomor 6 Tahun 2015, lanjut Otros, memuat tentang ketertiban umum (tibum). Ini terdiri dari 12 item seperti tertib sosial, lingkungan, tertib bangunan, ruang terbuka hijau, peran masyarakat, dan lainnya.

“Satpol PP untuk menangani beberapa hal, mencakup lingkungan dan sosial. Kalau minuman keras (miras), kami akan koordinasi dengan Polres Magelang Kota,” ungkapnya.

Razia, imbuhnya, akan menyasar di tempat hiburan malam (THM), tempat kos, hotel kelas melati, warnet, tempat bermain, dan titik-titik rawan terjadi penyimpangan sosial lainnya.

“Tempas kos dan THM sudah sejak lama kami merazia. Termasuk pelajar juga. Para pelaku yang tertangkap tangan hanya diberi pembinaan, belum pernah diberi sanksi. Kecuali mereka terlibat kasus narkoba atau tindak kriminal lain, karena penanganannya langsung di kepolisian,” tandasnya.

Saat ini, pihaknya mulai intens memberi sosialisasi pada masyarakat, terkait implementasi Perda Tibum. Ia berharap, dengan adanya payung hukum tersebut, segala jenis pelanggaran bisa ditertibkan. Termasuk penindakan terhadap aksi-aksi yang mengotori lingkungan.

“Setelah sosialisasi ini, kami akan langsung action. Sudah ada sanksi di dalam perda tersebut. misal, vandalisme didenda Rp 50 juta dan pidana 3 bulan. Hukuman lebih berat sejak adanya Perda Tibum,” katanya.

Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan pihaknya sebelum tindakan tegas diberikan. Yakni, memberi teguran hingga tiga kali pada pelaku pelanggaran.

“Misal, pengemis gelandangan orang terlantar (PGOT), penyakit masyarakat (pekat), pasangan tidak resmi, pelaku vandalisme, dan lainnya. Nanti kami beri teguran 3 kali, baru sanksi tegas,” katanya.(dem/hes/ong)