JOGJA – Gugatan kubu KPH Anglingkusumo ke Pengadilan Negeri Jogja, tidak membuat Puro Pakualaman keder.

Kubu Angling menggugat karena Kadipaten Pakualaman dianggap menjual aset-aset kekayaan kepada pihak lain, termasuk penjualaan tanah untuk pembangunan Bandara NYIA di Kulonprogo. Meski demikian, ditegaskan bahwa tanah Pakualaman Ground (PAG) tetap akan dijual.

Penghageng Kawedanan Keprajan Puro Pakualaman Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Suryo Adinegoro menegaskan, tidak gentar dengan gugatan yang dilayangkan kubu Anglingkusumo. “Dijual saja belum, kok digugat. Tapi ya tidak apa-apa, secara prinsip kami siap menghadapinya,” tegasnya, kemarin (11/1).

Menurut dia, Puro Pakualaman percaya diri menghadapi gugatan tersebut, karena merupakan perintah
Undang-undang nomor 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dari 640 hektare lahan yang digunakan untuk pembangunan bandara, seluas 170 hekatrenya merupakan lahan berstatus PAG. “Seluas 170 hektar yang dilepas. Kita ikuti saja ketentuan perundang-undangan,” ujar pria dengan nama asli Bayudono itu.

Menurut mantan Kepala Bappeda DIJ tersebut, pelepasan tanah dengan dijual, memang memungkinkan. Alasannya, PAG yang berada di pesisir pantai bukan merupakan tanah keprabon. Sedangkan untuk tukar guling, kemungkinannya kecil. Pasalnya untuk mendapatkan tanah pengganti seluas 170 hektar di DIJ, sudah sangat sulit.

Hal yang sama diungkapkan Penghageng Urusan Pambudaya Puro Pakualaman KPH Kusumoparasto. Dari beberapa opsi yang muncul, termasuk menjadi pemegang saham bandara, opsi penjualan menjadi yang utama. Dia menegaskan, uang hasil pelepasan lahan untuk bandara akan dikembalikan ke masyarakat. Tujuannya agar interaksi antara Puro Pakualaman dengan masyarakat tetap terjaga. “Yang penting uang dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk program. Uangnya tidak didum (dibagi) para kerabat Puro,” ungkapnya.

Kusumo menambahkan, pembangunan Bandara NYIA adalah proyek nasional untuk kepentingan umum. “Mau tidak mau (PAG) harus dilepas, tidak boleh disewakan. Itu sudah diatur dalam perundang-undangan,” tegasnya .

Dirinya mengungkapkan, semangat yang dibangun Puro adalah membangun Kadipaten secara lebih baik, berdaya guna untuk DIJ. “Manajemen Kadipaten harus diperbaiki. Yang paling penting interaksi antara Puro dengan masyarakat tetap terjaga,” katanya.

Terpisah, Gubernur DIJ Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X mengungkapkan, siapa saja boleh memperkarakannya atau menggugat, karena itu menjadi hak masing-masing individu. “Ya monggo saja, semua (pihak) boleh melakukan itu (menggunggat),” katanya.

Namun HB X mengingatkan, dalam persoalan yang diperkarakan ke pengadilan, keputusan pengadilan yang menentukan. “Nanti yang memutuskan menang dan kalah biar pengadilan,” jelasnya. (pra/jko/ong)