BANTUL – Langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul dikhawatirkan akan terseok-seok dalam penegakan hukum. Itu karena alokasi anggaran penanganan berbagai perkara hukum, termasuk di antaranya tindak pidana khusus (pidsus) menjadi sangat minim.

Kepala Kejari Bantul Ketut Sumedana mengatakan, anggaran penanganan perkara hukum di Kejari dipangkas. Tak hanya di Bantul, seluruh Kejari, bahkan kejaksaan tinggi se-Indonesia juga mengalami hal serupa. dhi”Semua ada pemotongan,” keluh Ketut, kemarin (14/1).

Menurutnya, anggaran operasional kejari dalam setiap tahunnya terus mengalami penurunan. Bahkan, dibanding semula, pemotongan anggaran pada tahun ini mencapai 50 persen lebih. Untuk penanganan tindak pidana umum (pidum), misalnya, hanya dianggarkan 25 perkara dalam setahun. Padahal, jumlah perkara pidum yang ditangani kejari rata-rata 25 berkas. “Anggaran penanganan satu perkara (pidum) hanya Rp 3 juta,” ujarnya.

Berikutnya, seksi perdata dan tata usaha negara (Datun). Seksi ini hanya dialokasikan anggaran Rp 500 ribu. Sebelumnya, Rp 1 juta setahun. Setali tiga uang, anggaran penanganan perkara tindak pidsus juga sangat minim. Pada tahun ini, kejari hanya mendapatkan anggaran Rp 500 juta untuk penanganan perkara pidsus seperti korupsi.

“Ini hanya untuk dua laporan. Setiap penanganan perkara mulai dari awal hingga penyitaan aset Rp 250 juta,” ungkapnya.

Begitu pula dengan seksi intelijen. Tahun ini, seksi intelijen mendapatkan anggaran sekitar Rp 50 juta setahun. Padahal, sebelumnya seksi ini memeroleh jatah Rp 100 juta.

Ketut membandingkan alokasi anggaran di kejari saat ini dengan tiga tahun lalu sangat mencolok. Pada 2013, anggaran penanganan perkara pidum Rp 1,2 miliar. “Tahun kedua menjadi Kajari Gianyar turun lagi menjadi Rp 900 juta. Sekarang hanya segini,” keluhnya.

Dengan anggaran operasional yang sangat terbatas ini, Ketut mengaku Kejari tidak akan mampu berbuat banyak dalam penegakan hukum. Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan Nawacita yang digulirkan presiden Joko Widodo.

Menurutnya, kejaksaan agung sebetulnya telah mengajukan anggaran yang cukup besar saat pembahasan APBN. Hanya saja, pengajuan anggaran ini ditolak DPR RI.

“Tanya kepada DPR kepada dipangkas,” tandasnya.

Ketut berpendapat minimnya anggaran operasional untuk Korps Adhyaksa sebagai salah satu bentuk pelemahan.

Direktur Indonesia Court Monitoring Tri Wahyu KH prihatin dengan minimnya anggaran operasional di kejari Bantul. Untuk itu, pegiat antikorupsi akan berupaya mengadvokasi peningkatan anggaran Korps Adhyaksa kepada presiden Joko Widodo.

“Ini jelas tidak sejalan dengan Nawacita-nya pak presiden,” tandasnya.

Bagi Tri Wahyu, pemangkasan anggaran operasional merupakan langkah mundur dalam penegakan hukum. Dengan anggaran mepet, mustahil kejaksaan dapat memberantas praktik korupsi.(zam/din/ong)