GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA
INSIDEN pengeboman dan baku tembak yang menewaskan beberapa korban jiwa di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (14/1) pagi mengindikasikan intelijen aparat keamanan negara kecolongan. Aparat keamanan diminta untuk terus belajar dari sejarah.

Hal itu diungkapkan Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik Busyro Muqoddas di Kantor PP Muhammadiyah, Kamis (14/1) kemarin. Busyro menilai, sejumlah berita yang menyatakan kewaspadaan tidak sepenuhnya dilakukan aparat.

“Imbauan kewaspadaan beberapa waktu terakhir, ternyata tak sepenuhnya dijalankan aparat. Pemerintah telah kecolongan,” tandasnya.

Karena itu, dia menambahkan, aparat sudah saatnya bersikap hati-hari, cermat, dan jujur dalam mengungkap kasus ini. Serta tidak lagi memberikan penjelasan dan informasi untuk mengaitkan dengan kelompok agama tertentu.

“Kita dapat membuka dokumen lama, terkait kecolongan. Belajar dari sejarah. Dan, sejarah tidak dapat direkayasa,” tegasnya.

Mantan wakil ketua KPK itu menuturkan, setiap terjadi bom, pelaku selalu tertembak mati. Sehingga, kasus yang terjadi tidak bisa terungkap secara tuntas. Selanjutnya, dia mendesak aparat melakukan upaya penindakan dan pencegahan terorisme dengan berbagai pendekatan. Selain itu, aparat diminta tidak menutupi fakta di dalam setiap kejadian.

“Harus jujur, kepolisian tidak boleh lagi menyembunyikan siapa yang berada di balik semua kejadian terorisme,” ungkapnya.

Busyro juga meminta Presiden sebagai pimpinan tertinggi mengambil peran dalam kasus terorisme, termasuk teror bom di Jalan MH Thamrin. “Presiden harus mengingatkan aparat jangan sampai ada sesuatu yang tersembunyi,” ungkapnya.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan berita yang belum jelas kebenarannya. Dia meminta publik tetap tenang dan tidak takut, serta mempercayakan pengamanan kepada aparatur negara.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, Muhammadiyah mengutuk keras tindakan dan pelaku pengeboman. “Mendukung tindakan pemberantasan dan pencegahan terorisme oleh pemerintah dengan memperhatikan HAM, praduga tak bersalah, dan hukum yang berlaku,” tegasnya. (riz/ila/ong)