JOGJA – Secara tidak sengaja, pelaksanaan pemilihan wali kota (Pilwati) Kota Jogja semakin dekat saja. Meski demikian, bantuan hibah untuk partai politik (Parpol) di Kota Jogja pada tahun ini belum ada tanda-tanda, kapan akan diserahterimakan. Pencairan dana hibah bagi parpol terganjal oleh laporan pertanggungjawaban (LPJ) parpol masing-masing.

Kabar itu datang dari Kantor Kesatuan Bangsa, Pemuda dan Olahraga (Kesbangpor) Kota Jogja. Kesbangpor mensyaratakan, bagi setiap parpol yang ingin mencairkan dana hibah, wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana yang sebelumnya.

“Laporan pertanggungjawaban penggunakan dana diselesaikan terlebih dahulu, baru bisa cair,” ujar Kepala Kesbangpor Kota Jogja Sukamto, kemarin (14/1).

Dia menjelaskan, usai penyerahan LPJ pun, prosesnya masih panjang. Sebab LPJ tersebut akan diserahkan ke BPK untuk diaudit. Jika diaudit, tak ada masalah, atau BPK mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Kesbangpor baru berani. “Kami tetap mengacu LHP dari BPK. Seperti apa pengelolaan dana ini di partai politik,” tandasnya.

Saat ini, menurut dia, Kesbangpor tengah berupaya untuk mengumpulkan LPJ dari masing-masing parpol. Jika semuanya telah dikumpulkan, baru pihaknya menyerahkan ke BPK. “Langkah ini untuk mempercepat pencairan dana hibah, agar pilwali tahun 2017 mendatang dapat berjalan lancar, dan tak terhambat dana operasional,” tutur Kamto.

Kebijakan tersebut berbeda lagi dengan yang untuk dua partai yang masih terjadi dualisme, yakni PPP dan Golkar. Untuk dua parpol tersebut, Kesbangpor sama sekali tak berani mencairkan dana hibahnya. Itu juga terjadi untuk tahun lalu (2015), dimana Golkar dan PPP juga tak mendapatkan dana hibah tersebut.

Tahun ini pun, berpeluang besar sama. Selain itu, sesuai dengan Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri juga belum ada penerbitan SE baru. Artinya, masalah dualisme di tubuh partai berlambang beringin dan kakbah itu masih belum ada kemajuan. “Khusus Golkar dan PPP, sepanjang SE Mendagri belum dicabut, tidak diperkenankan hibah parpol diberikan, kami mengacu pada surat edaran dari Kemendagri,” ujar Kamto.

Dia menambahkan, meskipun tidak ada dualisme kepemimpinan pada PPP dan Golkar, kalau SE Kemendagri yang sudah ada tak dicabut atau diperbaharui, pihaknya tetap tak berani mencairkan. Sebab, SE Mendagri sangat jelas meminta pemda untuk menahan. “Kami hanya mengikuti. Kalau masih meminta penjelasan, kami siap advokasi bersama ke Kemendagri,” tandasnya.

Ketua DPD Golkar Kota Jogja Augusnur mengaku, masalah dana parpol ini memang menjadi kekecewaan pihaknya. Padahal, tahun ini sudah mendapatkan kejelasan mengenai dualisme. Kubu Aburizal Bakri telah dinyatakan pengurus sah. “Kami akan memperjuangkan. Karena itu bagian dari hak kami,” tuturnya.

Senada fungsionaris PPP Kota Jogja Untung Supriyanto mengatakan, pihaknya tengah menanti SK Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. “Kami yakin setelah ada SK Menkumham, masalah ini bisa segera selesai,” jelasnya. (eri/jko/ong)