SLEMAN- Satpol PP Sleman akhirnya menerima instruksi untuk menutup toko modern yang melanggar izin. Itu artinya, pihak pengusaha tak ada itikad baik menutup toko yang sengaja didirikan tanpa legalitas. Imbauan pemerintah pun tak diindahkan, sehingga dilakukan upaya penutupan paksa. Itu juga menjadi bukti komitmen Penjabat Bupati Sleman Gatot Saptadi.

Kendati begitu, momen yang ditunggu banyak pihak belum ada kepastian. Satpol PP belum menentukan jadwal eksekusi pelanggar Peraturan Darah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Izin Toko Modern. “Kami siapkan dulu segala sesuatunya untuk keperluan eksekusi. Tunggu saja,” ujar Kasi Operasional Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Sleman Rusdi Rais kemarin (13/1).

Surat keputusan bupati menjadi landasan hukum bagi Satpol PP untuk menindaklanjuti rekomendasi dari dinas terkait atas terhadap suatu pelanggaran peraturan daerah.

Kasatpol PPJoko Supriyanto mengatakan, eksekusi tindak pidana ringan tidak beda dengan pidana umum. Hanya, ketentuan hukumannya kurang dari 6 bulan dan denda maksimal 50 juta. “Hanya itu kewenangan kami. Selebihnya menjadi ranah kejaksaan dan polisi,” jelasnya.

Terkait penindakannya, Satpol PP hanya bertindak selaku eksekutor. Tahap penyelidikan dilakukan dinas terkait pemangku peraturan. Nah, proses eksekusi cukup panjang karena harus didahului dengan pembinaan dan peringatan. Tahap itupun harus diulang sampai tiga kali.

Jika semua tahapan dilalui namun tetap tak ada itikad baik para tersangka, Satpol pun belum tentubisa langsung bertindak. Biasanya, ada upaya peringatan akhir dari dinas berwenang. Seperti terjadi Senin (11/1), saat Disperindagkop memanggil para pelanggar izin toko modern untuk diminta menutup sendiri usaha mereka.(yog/din/ong)