JOGJA – Tarik ulur kapan waktu diumumkannya paugeran yang berlaku di Pakualaman, tampaknya belum ada ujungnya. DPRD DIJ tidak bisa memaksa Kadipaten Pakualaman untuk mengumumkan paugeran, sebelum dimulainya proses verifikasi pengisian jabatan wakil gubernur DIJ. Hal itu karena tugas panitia khusus (Pansus) verifikasi hanya melakukan pengecekan terhadap prasyarat sesuai yang tertulis dalam UU Keistimewaan (UUK) DIJ.

Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto mengungkapkan, secara yuridis, tidak ada aturan yang mewajibkan Kadipaten Pakualaman mengumumkan peraturan di internal Kadipaten, sesuai pasal 43 ayat a dan b UUK DIJ, sebelum dilakukan verifikasi oleh pansus.

Dalam UUK sendiri, juga tidak disebutkan jangka waktu penyesuaian dan pengumuman paugeran tersebut. “Itu lah kelemahan UUK, tidak ada waktunya, kami juga tidak bisa memaksa (harus diumumkan) sebelum verifikasi,” ujar Inung, sapaan akrabnya, kemarin (14/1).

Meskipun begitu, Inung mempersilakan jika ada kelompok masyarakat DIJ yang berkeinginan supaya Kadipaten Pakualaman mengumumkan paugeran sebelum verifikasi, untuk mengajukan ke pansus. Menurut dia, masyarakat DIJ memang berhak tahu peraturan di internal Keraton dan Kadipaten Pakualaman, karena adanya lex spesialis, Sultan dan Adipati bertakhta menjadi gubernur dan Wagub DIJ. “Kalau ada masyarakat yang menginginkan, silakan diajukan ke pansus,” ujarnya.

Untuk proses pengisian jabatan Wagub sendiri, dalam rapat pimpinan DPRD disepakati untuk menunggu surat keputusan Presiden tentang pemberhentian PA IX sebagai Wagub. Pihaknya berharap dalam satu minggu ini, SK Presiden tersebut sudah turun.

“Sehingga dewan bisa menindaklanjuti surat yang dikirimkan Kawedanan Hageng Kasentanan Kadipaten Pakualaman yakni surat pemberitahuan jumeneng dalem serta pengusulan PA X sebagai Wagub,” paparnya.

Politisi PAN tersebut mengungkapkan, meski secara aturan SK pemberhentian tidak termasuk prasyarat pengusulan Wagub dalam UUK DIJ, tapi sesuai hukum posisi Wagub DIJ saat ini masih dijabat PA IX. Walaupun PA IX sudah meninggal pada 21 November 2015 lalu. “Demi kebaikan semuanya, DPRD DIJ akan menunggu surat pemberhentian dari Presiden dulu, setelah itu baru akan dibentuk pansus verifikasi,” jelasnya.

Sebelumnya Penghageng Urusan Panbudidaya Kadipaten Pakualaman KPH Kusumoparasto meyakinkan tidak ada masalah bagi Pakualaman untuk mengumumkan paugeran, seperti yang diminta UUK. Bahkan sebelumnya dirinya menjanjikan pengumuman sebelum jumeneng, meski akhirnya ditunda karena takut terjadi horek (kegaduhan). Untuk usulan pengumuman sebelum dilakukan verifikasi, Kusumo mengaku siap. “Ya itu tergantung DPRD DIJ, ngopo nyusu-nyusu, kan sudah ada sistemnya,” tutur dia. (pra/jko/ong)