MUNGKID – Pemkab Magelang dan BPJS Kesehatan sepakat menandatangani nota kesepahaman, kemarin (14/1). Penandatanganan ini untuk mewujudkan komitmen kerja sama dengan lembaga hukum publik di bawah naungan pemerintah. Yakni, terkait pelaksanaan program jaminan sosial kesehatan.

Nota kesepahaman ini juga untuk mengoptimalkan pelaksanaan program kaminan kesehatan nasional (JKN). Untuk saling mendukung, agar penyelenggaraan program JKN bisa berjalan secara efektif, efisien, dan terkoordinasi.

Bupati Magelang Zaenal Arifin mengatakan, program jaminan sosial kesehatan merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Magelang, Pemkab Magelang sepenuhnya mendukung penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.

“Salah satunya akan mengintegrasikan Jamkesda ke Program JKN pada tahun ini,” kata Zaenal.

Lingkup nota kesepahaman yang ditandatangani bupati dan Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional Jawa Tengah dan Jogjakarta dr Maya Amiarny Rusady MKes ini, meliputi beberapa poin. Seperti, optimalisasi pelayanan BPJS kesehatan dan pemenuhan manfaat pada peserta. Pemkab komit melaksanakan program jaminan kesehatan sosial, serta pembinaan dan pengawasan pemda dalam optimalisasi pelaksanaan program JKN.

Selain itu, juga dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Magelang Surmiyati SKM MPH AAK dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi Kabupaten Magelang Endot Sudiyanto.

Kepala BPJS Kesehatan Diivisi Regional Jawa Tengah dan Jogjakarta dr Maya Amiarny Rusady MKes mengatakan, melalui nota kesepahaman ini akan memfasilitasi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Magelang untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan JKN. Yakni, melalui kerja sama operasional dengan satuan kerja terkait di lingkungan pemda.

“Kami berterimakasih pada Pemkab Magelang yang memiliki perhatian besar terhadap program strategis nasional. Yaitu, Jaminan Sosial Kabupaten Magelang,” katanya.

Ia melanjutkan, dari 34 kabupaten/kota di Jawa Tengah, sebanyak 23 kabupaten/kota terintegrasi dengan JKN. Sedangkan di Jogjakarta, baru diujicobakan di Kabupaten Gunungkidul. Sisanya, 12 daerah di Jateng yang belum terintegrasi dengan JKN meliputi Kota Semarang, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kabupaten Pemalang, Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Magelang, Sragen, Pati, Rembang, dan Tegal.

“Harapnnya, seluruh pemda mengintergrasikan masyarakat ke program JKN pada tahun ini,” katanya.

Sedangkan kepesertaan program JKN di Jateng dan Jogjakarta, baru terdaftar sebanyak 23.496.034 dari total jumlah penduduk Jateng serta Jogjakarta yang mencapai 35.840.148 jiwa. Dengankata lain baru, 66 persen yang sudah terpenuhi. Khusus kepesertaan JKN di Kabupaten Magelang, sudah terdaftar 548.753 jiwa dari total penduduk 1.264.265 atau 46,25 persen.

“Tahun 2015, BPJS Kesehatan mendistribusikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk peserta penerima bantuan iuran APBN di Kabupaten Magelang dengan total 478.306. Dengan perincian 88.935 didistribusikan melalui BPJS Kesehatan dan 389.371 didistribusikan melalui pihak ketiga,” katanya.(ady/hes/ong)