JOGJA – Pemeriksaan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ terhadap pengembalian sisa lebih bayar pembangunan XT Square seharusnya bisa menjadi pelajaran penting bagi Pemkot Jogja. Tapi, hal tersebut kembali terulang saat pembangunan fisik di Dinas Bangunan, Gedung, dan Aset Daerah (DBGAD) serta Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Jogja.

Dalam catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIJ terhadap belanja modal atau fisik APBD Kota Jogja tahun 2015, kedua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) itu bermasalah. BPK menemukan, dalam beberapa proyek fisik, kasus kelebihan bayar banyak terjadi. Total kelebihan bayar yang tak sesuai dengan harga satuan dan kontrak itu mencapai Rp 2,2 miliar.

Nilai yang tak sedikit ini berasal dari kelebihan bayar dari proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) RS Pratama sampai dengan pembangunan jalan. Pengadaan alkes RS Pratama yang menggunakan e-katalog atau ketentuan standar harga barang itu terlambat. Pihak ketiga yang tak disebut adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkantor di Jakarta.

Inspektur Kota Jogja Wahyu Widayat menegaskan, untuk RS Pratama memang belum terselesaikan. Ini karena pihak ketiga yang mengadakan alkes tersebut berada di Jakarta. “Karena BUMN, mekanismenya harus meminta persetujuan ke pusat terlebih dahulu,” ujar Wahyu usai menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) dengan tujuan tertentu atas modal di Kantor BPK Perwakilan DIJ, akhir pekan lalu.

Dia memastikan, untuk catatan BPK tersebut tak ada masalah. Apalagi, BPK juga merekomendasikan pemkot untuk meminta pengembalian atau ganti rugi atas keterlambatan pengadaan alkes tersebut. “Yang RS Pratama, kami optimistis bisa selesai. Karena, hanya mengenai masalah prosedur saja,” jelasnya.

Selain pengadaan alkes di RS Pratama, lembaga auditor negara itu juga memberikan sembilan catatan belanja modal. Di antaranya, pembangunan gedung Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Jogja. Ada selisih Rp 1,2 miliar dari nilai kontrak. Dalam catatan BPK, pembangunan gedung baru Disdik tersebut tak sesuai kontrak sebesar Rp 1,2 miliar.

“Kami sudah minta pengembalian. Mereka juga sudah berjanji memberikan pengembalian,” terang mantan Kepala Dinas Ketertiban ini.

Catatan lain, ketimpangan harga satuan di tambahan pembangunan talud senilai Rp 5 juta. Juga adanya keterlambatan penyesuaian pekerjaan bangunan, gedung, dan saluran hujan. Pelaksanaan pekerjaan sarana dan prasarana air minum serta penyehatan lingkungam paket IV tak sesuai kontrak senilai Rp 53 juta.

Screeding yang masih dalam masa pemeliharaan di Terminal Giwangan rusak. Pengadaan peningkatan jalan tak sesuai kontrak senilai Rp 934 juta. Terakhir, penggunaan alat bantu pekerjaan penerangan jalan umum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Humas BPK Perwakilan DIJ Nurohman mengungkapkan, terhadap LHP tersebut, pemkot mendapatkan waktu 60 hari untuk menindaklanjuti. “Kami berikan juga rekomendasi untuk menjadi plan action dari LHP ini,” tandasnya.

Jika selama 60 hari tak ada tindak lanjut terhadap catatan tersebut, bisa berkonsekuensi terhadap hukum. Artinya, catatan BPK terhadap belanja modal Pemkot selama APBD 2015 ini bisa menjadi petunjuk awal kejaksaan turun.

“Kami akan terus memonitoring melalui Inspektorat perkembangan dari tindak lanjut yang mereka lakukan,” ungkapnya.

Wali Kota Haryadi Suyuti juga menegaskan, SKPD terkait wajib menindaklanjuti. Bahkan tak menutup kemungkinan jika kesalahan dalam membelanjakan uang rakyat itu bisa berujung sanksi. “Pasti ada. Reward dan punishment pasti dilakukan,” jelasnya.

Selain Kota Jogja, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Pemprov DIJ dan Pemkab Bantul. Di Bantul BPK memeriksa belanja modal, sedangkan di provinsi memeriksa belanja nonmodal dan pendapatan asli daerah. (eri/ila/ong)