MAGELANG – Penyelesaian pembangunan Masjid Ilmun Nafi Kompleks Kantor Pemkot Magelang masih berlangsung. Beberapa pekerja terlihat masih mengerjakan beberapa bagian yang belum rampung.

Berdasar pengakuan para pekerja, jumlah mereka akan terus bertambah dalam beberapa hari terakhir. Mereka diminta PT Aneka Bangun Cemerlang (ABC) Jogjakarta, selaku pelaksana pembangunan yang dibayar hanya 90,26 persen dari nilai kontrak Rp2,53 miliar untuk menyelesaikan pekerjaan. Memang, pembangunan masjib tersebut sudah melewati tahun anggaran alias sudah lewat dari batas maksimal yang disepakati.

“Hari ini, kami memang dua orang. Tapi besok-besok ada pekerja lainnya. Intinya, kami diminta menyelesaikan pekerjaan yang masih kurang,” ungkap salah seorang pekerja yang mengaku bernama Arif, kemarin (17/1).

Saat dikonfirmasi masih adanya pekerja yang menyelesaikan pembangunan masjid, meski lewat tahun anggaran, Kabag Perlengkapan Pemkot Magelang Ahmad Ludin Idris menegaskan, semua itu merupakan bagian dari komitmen antara pihaknya dan kontraktor. Pihak pelaksana proyek telah berjanji akan menyelesaikan pembangunan masjid, meski hanya dibayar 90,26 persen pada 29 Desember 2015. Ia menambahkan, pihak rekanan yang berjanji sendiri, tanpa ada tekanan atau paksaan.

“Surat pernyataannya ada di Pak Sekda. Tidak ada paksaan. Rekanan membantu. Membantu tidak dibayar. Bukan memaksa menyelesaikan 100 persen tidak, biar layak dipakai saja. Jaminan kami tahan,” ungkap pria yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut.

Demikian juga terkait mekanisme administrasi antara pekerjaan yang telah melewati tahun anggaran dan masih terus saja dikerjakan, Idris mengaku, hal tersebut sangat dimungkinkan. Karena pihaknya tidak melakukan putus kontrak terhadap rekanan.

“Intinya, mereka kami bayar saat pekerjaan baru 90,26 persen. Karena waktunya sudah habis. Tapi kami belum lakukan putus kontrak, sehingga mereka bisa meneruskan pekerjaan penyelesaian. Untuk lebih jelasnya, konfirmasi dengan Ariadi (Kasubag Pengadaan). Dia yang lebih paham masalah ini,” jelasnya.

Ariadi Wahyu Utomo, Kasubag Pengadaan mengatakan, prinsip dasar pengadaan barang dan jasa adalah efisien, efektif, dan akuntabilitas. Karena tiga hal tersebut harus berjalan komprehensif, ketika dalam kontrak kerja, terjadi kasus tidak selesai, tidak serta merta harus dilakukan putus kontrak. Karena ada tujuan pemanfaatan.

“Dalam persoalan ini, kami mempertimbangkan fungsi, sehingga dengan tidak diputus kontrak. Fungsi dari bangunan tersebut bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Menurut Ariyadi, sesuai aturan bahwa persoalan keuangan harus selesai sebelum tahun anggaran berganti. Hanya, dalam kasus pembangunan masjid tersebut, kontraktor mempunyai hak untuk mendapat perpanjangan hingga 50 hari. Padahal mereka baru memanfaatkan perpanjangan dari tanggal 22 hingga 29 Desember 2015.

“Saat ini, mereka masih memanfaatkan waktu yang tersisa untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tidak dibayar. Baru nanti setelah perpanjangan 50 hari atau kurang, akan ada penyerahan pekerjaan. Lha baru kami bicara soal jaminan masa pemeliharaan,” urainya.

Baik Idris maupun Ariadi mengaku, molornya lelang merupakan salah satu penyebab pekerjaan terhambat. Mengingat proyek tersebut baru dilelang pada Juli 2015 dengan waktu pekerjaan 135 hari.

“Lelang mundur-mundur karena gambar. Awalnya masjid mau dibuat letter L, agar tidak perlu memotong pohon Beringin. Tetapi kok kurang bagus dan tidak menambah daya tampung. Makanya kemudian dibuat seperti sekarang ini,” kata mereka.(dem/hes/ong)