Hendri Utomo/Radar Jogja

TANAH SUSUT: Pertemuan antara Ketua DPRD Kulonprogo Akhid Nuryati dengan perangkat desa se-Kecamatan Temon di Balai Desa Palihan, Temon, Kulonprogo.


KULONPROGO – Warga Pedukuhan Glaheng, Sindutan, Temon, mengaku kecewa dan mengeluhkan hasil pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pasalnya, hasil pengukuran lahan calon bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang diumumkan, berbeda dengan luas lahan yang tertera dalam sertifikat.

“Kebanyakan luas lahan hasil pengukuran di bawah luas lahan yang tercatat di dalam sertifikat,” ucap Dukuh Glaheng Eko Heriyanto saat mengikuti penyerapan aspirasi masa reses yang dilakukan Ketua DPRD Akhid Nuryati, di Balai Desa Palihan, akhir pekan ini.

Acara tersebut diikuti para perangkat desa dan masyarakat se Kecamatan Temon. Tampak hadir Kepala Bappeda Ir Agus Langgeng Basuki dan Kepala DPU Kulonprogo Ir Sukoco.

Eko menjelaskan, warga terdampak di Pedukuhan Glaheng, ada 40 KK. Dari jumlah tersebut, lahan yang bersertifikat lebih dari 30 bidang, sisanya masih dalam bentuk leter C. Untuk lahan yang sudah bersertifikat hasil pengukurannya banyak yang berdeda.

“Hasil pengukuran rata-rata luasnya lebih kecil dari yang di sertifikat, kisarannya selisih 100 – 200 meter persegi. Seperti milik bapak saya, disertifikat luasnya 319 meter persegi, namun dalam pengumuman hasil pengukuran hanya 209 meter,” jelasnya.

Menurut Eko, sesuai aturan masyarakat akan menyampaikan keberatan dalam waktu 14 hari sejak hasil pengukuran diumumkan. Terkait hal itu, ia meminta DPRD bisa memfasilitasi dan membantu warga, sehingga keberatan warga bisa diterima BPN dan PT Angkasa Pura (AP) I.

“Kami hanya berharap agar luas hasil pengukuran sesuai dengan yang tertera dalam sertifikat,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Akhid menyatakan siap menfasilitasi warga menyampaikan keberatannya. Namun ia berpesan agar warga menyiapkan data dan dokumen selengkap-lengkapnya. “Sertifikat dan data yang ada harus lengkap. Tunjukkan bahwa angka yang tertera dalam hasil pendataan itu berbeda,” ungkapnya.

Akhid menambahkan, warga juga harus menaati waktu penyampaian keberatan. Yakni jangan sampai lebih dari 14 hari. DPRD sebagai wakil rakyat sudah jauh hari berkomitmen, pembangunan bandara tidak menyiderai rakyat.

“Kami akan membantu bila proses maupun dampaknya merugikan masyarakat. Termasuk bila hasil pengukuran tidak sama dengan sertifikat. Nanti kami bantu fasilitasi,” imbuhnya. (tom/laz/ong)