JOGJA – Kegagalan PDIP memenangkan pilkada di Bantul, Gunungkidul, dan Sleman, membuat sejumlah elemen pendukung partai moncong putih itu melakukan evaluasi. Hasilnya, agar kekalahan itu tak terulang di Kota Jogja, arus bawah PDIP mendesak mekanisme rapat kerja cabang khusus (rakercabsus) diubah.

“Sejak awal rakercabsus harus menghasilkan calon tunggal untuk mendapatkan rekomendasi DPP. Jangan sampai menghasilkan lebih dari satu calon,” ungkap Ketua Forum Penggagas Calon Tunggal (FPCT) Wali Kota Jogja Wisnu Sabdono Putro, kemarin (17/1).

Menurut Wisnu, FPCT merupakan forum rasan-rasan sejumlah kader PDIP membahas persiapan menghadapi pemilihan wali (pilwali) yang digelar bersamaan dengan pemilihan bupati Kulonprogo pada Februari 2017 mendatang.

“Ini demi menjaga soliditas dan kekompakan kader sekaligus mengantisipasi kekecewaan kader karena calon yang didukung ternyata tidak mendapatkan rekomendasi,” kata alumnus FH UAJY ini.

Bagi Wisnu, menghasilkan calon tunggal bukan berarti menutup ruang demokrasi. Namun, itu sebagai strategi dan langkah taktis memenangkan pilwali. Sebab, belajar dari kekalahan di Bantul, Gunungkidul, dan Sleman, Wisnu menengarai pemicunya karena partai menggelar semacam konvensi.

Ini berdampak munculnya banyak calon. Akibatnya, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimintakan rekomendasi lebih dari satu nama. Ketika proses itu dilalui belakangan muncul masalah. Ternyata calon yang mendapatkan dukungan besar dalam rakercabsus justru tak mendapatkan restu DPP.

Sebaliknya, figur yang mengantongi rekomendasi bukan pemenang rakercabsus. Akibatnya muncul gerakan penolakan di tingkat akar rumput secara terselubung. “Contohnya kasus Bantul. Partai tidak perlu lagi menggelar konvensi dengan membuka pendaftaran,” katanya.

Disinggung apakah telah mengantongi nama tertentu sebagai calon, Wisnu tegas-tegas mengatakan sejauh ini belum ada. Hanya saja dari diskusi FPCT, muncul pandangan calon yang diusung harus memenuhi banyak kriteria. Di antaranya, harus kader, punya kemampuan, tidak pelit, dikenal, dan diterima masyarakat, serta teruji kepemimpinannya.

“Kami tidak ingin menerima calon siluman. Bukan kader tapi ujug-ujug (tiba-tiba) mendapatkan rekomendasi. Setelah menjabat lupa diri dan tidak pernah ngaruhke partai maupun kader,” ungkap pria yang telah menjadi aktivis partai sejak 1992 saat PDIP masih bernama PDI.

Terpisah, Sekretari DPD Partai Gerindra DIJ Dharma Setiawan mengaku partainya ingin mengulang sukses di Bantul dengan memenangkan pemilihan wali kota Jogja dan bupati Kulonprogo. “Kalau ditanya siap, tentu kami sangat siap. Bahkan 2017 kami lebih siap dibandingkan 2015. Kami ingin meningkatkan jumlah kemenangan dalam pilkada,” katanya.

Khusus pilwali, Dharma menyatakan telah ada beberapa nama yang masuk radar partainya. Termasuk petahana yang sekarang menjabat, yakni Haryadi Suyuti (HS) sebagai wali kota dan Imam Priyono (IP) selaku wakil wali kota. “Nama keduanya masuk radar kami,” terang Dharma.

Bila HS, terkait dengan ketokohan dan kapasitas sebagai kepala daerah, tidak demikian halnya dengan IP. Menurut Dharma, eksistensi IP bukan hanya berhubungan sebagai incumbent semata. Tapi, juga terkait dengan asal IP dari PDIP.

“Saat pilkada Sleman kami berkoalisi dengan PDIP. Selama berhubungan dengan PDIP, partai kami merasa nyaman. Bukan tidak mungkin koalisi itu kami teruskan di Kota Jogja,” ungkapnya.

Selain dengan PDIP, Gerindra, lanjut Dharma, juga merasa enjoy berkoalisi dengan PKS maupun PKB. Dikatakan, partainya juga merasa punya chemistry berkoalisi dengan PKS di Gunungkidul dan PKB di Bantul. “Chemistry itu sangat terasa sangat membangun kerja-kerja lapangan,” lanjut Wakil Ketua DPRD DIJ ini.

Kembali ke pilwali, di internal partainya sekarang ini tengah mencari jago internal. Di antaranya Ketua DPC Partai Gerindra Kota Jogja Anton Prabu Samendawai dan Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DIJ RM Sinarbiyat Nujanat.

Tentang peluang koalisi dengan partai di luar PDIP, PKS dan PKB, Dharma juga berhasrat menggandeng PAN. Syaratnya bila partai matahari biru itu mengajukan nama Herry Zudianto (HZ) sebagai calon wali kota.

Bila HZ yang diusung, maka partainya siap bekerja sama. “Bahkan saya pun berminat melamar menjadi wakil Kang Herry,” ucapnya semangat.

Dharma mengaku punya kesan dengan sosok HZ. Pengalaman itu terjadi saat Pilpres 2014. Wali Kota Jogja periode 2001-2011 itu menjadi ketua Koalisi Merah Putih (KMP) DIJ dan Dharma sebagai ketua harian. Karena itu, dia paham dan mengerti dengan kualitas kepemimpinan HZ. “Sudah terbukti dan teruji,” ungkapnya. (kus/ila/ong)