SLEMAN- Pimpinan DPRD Sleman akhirnya mengirim surat pengantar usulan pengesahan calon bupati-wakil bupati terpilih 2015 kepada gubernur. Surat dilayangkan Jumat sore (15/1), sebagai syarat pelantikan bagi pasangan Sri Purnomo-Sri Muslimatun. Merek adalah pasangan yang memenangi pilkada.

Namun, ada yang berbeda pada surat pengantar tersebut. Pimwan membubuhkan catatan kecil yang intinya menyebut bahwa Sri Muslimatun masih berstatus sebagai anggota DPRD Sleman.

Nah, terkait persoalan tersebut, ternyata ada perbedaan pendapat antar pimpinan dewan. Ketua DPRD Haris Sugiharta menyatakan, pembubuhan catatan tentang status Muslimatun sesuai hasil konsultasi ke Kemendagri awal pekan lalu “Katanya, sih, tidak masalah. Tinggal nanti menunggu jawaban gubernur seperti apa,” katanya kemarin (17/1).

Haris belum mengetahui apakah catatan tersebut berpengaruh terhadap proses pelantikan atau tidak. Yang jelas, itu dilakukan sebagai pemberitahuan kepada pemerintah agar saat pelantikan kepala daerah tak terjadi dobel jabatan.

Sebab, faktanya, hingga kemarin, Muslimatun masih tercatat menerima hak berupa gaji, tunjangan, bahkan dana reses. Meskipun semuanya tak pernah diambil oleh yang bersangkutan sejak mengajukan mundur pada Juli 2015. “Yang penting, surat pengantar sudah kami kirim,” lanjut politikus PDIP itu.

Wakil ketua DPRD dari Fraksi PAN Inoki Azmi Purnomo punya pandangan lain. Menurutnya, pasangan Sri Purnomo-Sri Muslimatun telah resmi ditetapkan sebagai calon kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)sebagai penyelenggara pemilu. Nah, dalam pengajuan usulan pengesahan kepada gubernur tidak ada satu syarat pun yang belum terpenuhi. “Sejak awal saya menegaskan, tidak perlu adanya catatan itu. Sebab, semua syarat beres,” ucapnya.

Kendati begitu, Inoki tidak kuasa menahan tiga pimpinan dewan lain yang sepakat mengirim surat usulan dengan catatan. Seperti diketahui, tiga pimpinan dewan lainnya merupakan politisi pengusung Yuni Satia Rahayu-Danang Wicaksana Sulistya, selaku rival Sri Purnomo-sri Muslimatun, yang didukung oleh PAN dan tujuh partai lain.

“Kalau divoting, satu banding tiga. Ya, apa boleh buat,” lanjut Inoki.

Politikus asal Pakem itu berharap, dengan dikirimnya surat usulan oleh pimpinan DPRD, bisa segera direspons oleh gubernur. Untuk selanjutnya dibuatkan surat rekomendasi pengesahan yang ditujukan kepada Mendagri. “Sekarang bola ada di gubernur. Ditunggu saja bagaima hasilnya,” katanya.

Komisioner KPU Kabupaten Sleman Divisi Hukum dan Hubungan Antar Lembaga ImandaYulianto menjelaskan, pimpinan dewan mengirim surat pengantar pengesahan bupati-wakil bupati berdasarkan keputusan KPU atas penetapan calon kepala daerah terpilih, yang dituangkan dalam berita acara pada 21 Desember 215. Mengenai pengesahan dan pelantikan bukan lagi menjadi ranah KPU.

Dengan begitu, KPU tidak cawe-cawe pada proses administratif selanjutnya. Kecuali, pimpinan dewan merasa tidak mampu memproses lebih lanjut usulan pengesahan pemenang pilkada dan mengembalikan berkas berit a acara kepada KPU. “Artinya, jika dewan menemui jalan buntu, baru kami bisa bertindak,” paparnya.

Tahapan pelantikan bupati-wakil bupati sempat stagnan lantaran PDIP bersikukuh tak akan melakukan pergantian antar waktu (PAW) dan memberhentikan Muslimatun sebagai kader di DPRD Sleman. Nah, atas dasar itu, pimpinan dewan merasa tak punya legitimasi untuk menindaklanjuti proses pelantikan.

Apalagi, dalam surat edaran KPU yang meloloskan Sri Muslimatun sebagai calon tetap peserta pilkada ada klausul yang mengharuskan pasangan Sri Purnomo melengkapi berkas persyaratan pencalonan berupa surat pemberhentian sebagai anggota DPRD oleh pejabat berwenang. Dalam hal ini gubernur.

Namun, dalam surat edaran tersebut tidak dijelaskan batas waktu penyampaian kelengkapan syarat pencalonan.(yog/din/ong)