JOGJA – Pemeriksaan oleh Badan Peme-riksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jogja-karta terhadap belanja modal atau fisik di APBD 2015, yang berhasil mengembalikan kelebihan bayar sebesar Rp 2,2 miliar, di-sambutan positif oleh dewan (DPRD Kota Jogja). Bahkan dewan berharap, peme-riksaan secara teliti itu dilakukan tiap tahun, sehingga anggaran yang tak efektif bisa kembali ke kas daerah. “Ini sebuah kemajuan. Karena, ada ba-nyak penghematan dengan pengembalian ke kas daerah sampai Rp 2 miliar lebih,” ujar anggota Komisi C DPRD Kota Jogja Suwarto, kemarin (18/1).

Politikus yang tinggal di bantaran Kali Code ini mengungkapkan, pemeriksaan itu sangat positif jika dilakukan tiap tahun. Dengan de-mikian, bakal ada pengembalian dana dari pembangunan fisik yang tak efektif ke kas dae-rah. “Kalau itu (uang pengembalian) masuk ke kas daerah, bisa untuk membiayai kebutu-han lain,” tegas Warto, sapaan karibnya
Wakil Ketua I DPRD Kota Jogja Ali Fahmi menegaskan, pe-ngembalian dari kelebihan bayar, karena tak sesuai dengan kontrak atau harga satuan, seha-rusnya bisa diantisipasi sejak awal. Pemkot harus lebih berhati-hati dalam membayarkan pro yek fisik. “Satu kali, tidak apa-apa. Dua kali mengulangi, itu berarti bukan manusia beruntung. Apa-lagi kalau sampai tiga kali, orang yang merugi,” tandas Fahmi.

Ungkapan Fahmi tersebut merujuk pada sisa lebih pem-bayaran di pembangunan XT Square. Pembangunan bekas Terminal Umbulharjo 2009 dan 2010 silam, terdapat sisa lebih pembayaran. Dua kontraktor, PT Surya Bayu yang menggarap pembangunan XT Square tahap pertama terdapat sisa lebih pem-bayaran. Selain itu, tahun 2010, peru-sahaan tersebut juga membangun XT Square tak sesuai dengan spesifikasi. Juga PT Eka Resti yang membangun XT Square tahap akhir, turut bermasalah karena terdapat sisa lebih pem-bayaran. Total, kerugian negara mencapai Rp 2,3 miliar.

Terhadap masalah yang beru-lang ini, Inspektur Kota Jogja Wahyu Widayat memastikan untuk memantau langsung. Bah-kan, sudah ada kesepakatan dari pihak ketiga yang disebut-kan BPK menerima sisa lebih pembayaran. “Kami akan terus minta pe-ngembalian dari sisa lebih pem-bayaran. Yang jelas, semua pihak ketiga sudah sepakat,” tambahnya.

Wali Kota Haryadi Suyuti me-ngatakan, khusus untuk sisa lebih pembayaran ini, pihaknya akan terus menagih komitmen pihak ketiga. Apalagi, hal terse-but bisa berdampak pada kasus hukum. “Akan ada tim khusus (dari Inspektorat) untuk meman-tau langsung,” katanya.HS, sapaan akrabnya, mene-gaskan, tim khusus ini bertu-gas memantau kesepakatan antara Pejabat Pembuat Ko-mitmen (PPKom) dengan pi-hak ketiga. Ini untuk mengem-balikan uang rakyat yang tak sengaja masuk ke rekening pihak ketiga. (eri/ila/jko/ong)