JOGJA – Setelah ditunggu-tunggu sejak mening-gal dunianya PA IX pada 21 November lalu, akhirnya Surat Keputusan Presiden (Keppres) RI yang berisikan penetapan pemberhentian PA IX dari jabatan Wakil Gubernur (Wagub) DIJ, dite-rima oleh DPRD DIJ. Dengan diterimanya keppres tersebut, DPRD DIJ segera memulai proses pengi-sian jabatan Wagub DIJ.Sekretaris DPRD DIJ Drajad Ruswandono mem-benarkan kabar tersebut. Keppres itu diterima DPRD DIJ, kemarin (18/1). Begitu diterima, keppres yang asli langsung diteruskan ke Gubernur DIJ, sedang tembusan diberikan ke pimpinan DPRD DIJ, Kadipaten Pakualaman, dan Kepala Penga-dilan Negeri Jogja
“Sengaja dijemput ke Jakarta, karena surat ini penting,” katanya.Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto mengatakan, setelah diterimanya keppres tersebut, segera ditindaklanjuti oleh DPRD DIJ. Sebab, menurut dia, dengan Keppres itu, berarti sudah tidak ada lagi penghalang untuk mela-kukan tahapan pengisian jaba-tan Wagub. “Sudah tidak ada yang ditunggu, dan ini menjadi tanggung jawab DPRD DIJ untuk melakukan tahapan selanjutnya,” katanya.Tahapan yang segera dilakukan, menggelar rapat konsultasi pim-pinan dewan dengan pimpinan fraksi di DPRD DIJ. Sesuai ren-cana, rapat pimpinan dewan itu digelar besok (20/1). “Hari ini para anggota DPRD DIJ sedang melakukan kunjungan kerja, sehingga rapat dijadwalkan Rabu,” katanya.

Setelah dirapatkan di tingkat Pimpinan Dewan (Pimwan), selanjutnya hasil rapat dite-ruskan dengan Badan Musya-warah (Bamus). Dalam rapat konsultasi dengan Bamus nanti, akan ditentukan apakah segera ditindaklanjuti dengan pembentukan pansus atau tidak. Ini, karena saat ini sedang ada tiga pansus. “Untuk pemben-tukan pansus ini yang belum bisa kami pastikan, karena saat ini sedang ada tiga pansus,” tuturnya.Pembahasan tiga pansus yang sudah ada, yakni Pansus Ra-perda Moda Transportasi Tra-disional, Pansus Raperdais Kebuduayaan-Pengawasan Danais, dan Pansus Raperda Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIJ. Pansus-pansus tersebut diper-kirakan selesai pada awal Fe-bruari 2015. “Karena itu, apakah perlu menunggu sampai tiga pansus selesai, atau membuat irisan di antara kerja tiga pansus yang sudah ada, nanti akan di-putuskan,” tandasnya.

Meski demikian, menurut dia, pembentukan Pansus Penetapan Wagub DIJ, bisa dilakukan tan-pa harus menunggu ketiga pan-sus selesai. “Karena bersifat mendesak dan penting, pansus bisa mulai bekerja tanpa harus menunggu tiga pansus lain se-lesai,” lanjutnya.Jika Pansus Penetapan sudah dibentuk, selanjutnya pansus akan bekerja selama tujuh hari kerja untuk memverifikasi seluruh dokumen. “Itu sesuai dengan prasyarat yang diamanatkan dalam UUK,” katanya.Setelah itu pansus diberi wak-tu tiga hari lagi untuk melapor-kan ke pimwan. “Kami berharap, nantinya dalam Bamus juga sudah menentukan rapat pari-purna penetapan,” pungkasnya.

Terpisah, Staf Kapanitran Puro Pakualaman Mas Riyo Sestrodirjo juga mengakui sudah menerima surat tembusan Keppres tersebut. Dari surat yang diterimanya bernomor 3/P/2016 berisikan tentang Pemberhentian dengan Hormat Wakil Gubernur DIJ masa ja-batan 2012-2017. “Surat yang kami terima itu, ditandatan-gani Presiden Joko Widodo,” katanya bernada gembira. Dengan sudah ada Keppres ini, pihak Puro Pakualaman memang pantas gembira. Pa-salnya dengan surat tersebut, pengisian jabatan Wagub oleh PA X yang sudah jumeneng se-jak 7 Januari lalu, juga bisa se-gera diproses. “Dengan sudah adanya keppres ini, kami ber-harap semua proses bisa se-gera dilaksanakan. Toh kami juga sudah mengirimkan se-gala prasyarat yang telah di-anjurkan sesuai UU,” katanya.

Gubernur DIJ Sri Sultan Ha-mengku Buwono (HB) X juga menyambut baik dengan turun-nya keppres tersebut. Sebab dengan surat itu, maka proses pengisian jabatan Wagub bisa segera jalan. Meski demikian HB X juga mengingatkan, bahwa untuk proses lebih lanjut sudah ada mekanismenya, sehingga tidak bisa dikejar-kejar. “Kita tidak bisa meminta memperce-pat atau memperlambat, karena sudah ada prosedurnya, dan prosedur itu harus dilalui,” katanya di Kepatihan. Berkenaan dengan itu, HB X meminta agar semua pihak menunggu proses yang harus berjalan. “Kita tunggu saja, se-moga prosesnya lancar, dan tentunya akan diawali dengan pembahasan di dewan (DPRD),” pungkas HB X. (pra/ila/jko/ong)