JOGJA – Perekonomian nasional tahun lalu mengalami kemerosotan. Namun ini tak berlaku di Kota Jogja. Pereko-nomian cenderung stabil dan ujung-ujungnya membuat jumlah angka warga miskin mengalami penurunan. Data dari Dinas Sosial, Tenaga Ker-ja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja, angka warga miskin tahun 2016 hanya 18.730 kepala keluarga (KK). Jumlah itu turun dari tahun 2015 yang mencapai 18.881 KK. Artinya, terjadi penurunan sebesar 0,7 persen.Kepala Dinsosnakertrans Kota Jog-ja Hadi Mochtar mengungkapkan, dari pendataan untuk jaminan per-lindungan sosial (JPS), ada sekitar 151 KK yang mentas. “Dari hasil penilaian yang kami dengan tujuh aspek dan 17 parameter, mereka sudah keluar dari rentan miskin,” ungkap Hadi kemarin (18/1).

Ia mengungkapkan, dari total 18.730 KK tersebut, ada 60.195 jiwa. Jumlah penerima JPS atau Kartu Menuju Se-jahtera (KMS) ini telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota (Kepwal) Nomor 452 Tahun 2015.Hanya saja, meski mengetahui jum-lah yang mentas dari kemiskinan, Hadi tak mengetahui penyebabnya. Dinsosnakertrans hanya mencatat jika dari verifikasi ada 239 KK mening-gal, 522 KK pindah, dan tidak ketemu 160 KK. “Ini yang menarik, 190 KK menolak didata. Mereka merasa mampu, se-hingga tak membutuhkan JPS ini,” tambahnya.Kepala Bidang Bantuan dan Pengem-bangan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigra-si (Dinsosnakertrans) Kota Jogja Tri Mar yatun menambahkan, dalam ve-rifikasi tersebut, tak diketahui penye-babnya. Namun, jika membaca data penilaian tujuh aspek dan 17 para-meter, rata-rata pemegang JPS terse-but karena pendapatan kurang dari Rp 300 ribu per orang dalam sebulan. “Ada sekitar 17.735 KK yang penda-patan dalam sebulan kurang dari Rp 300 ribu,” katanya.

Hadi melanjutkan, dengan adanya JPS tersebut, warga yang ingin me-nambah pendapatan bisa mengajukan bantuan modal untuk usaha. Bahkan, Dinsosnakertrans juga menyiapkan pelatihan, agar 17.735 KK tersebut bisa bertambah produktif. “Mereka (pemegang JPS) kami pri-oritaskan,” tegas mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini.Jumlah pemegang KMS yang turun ini mendapatkan perhatian Wakil Ke-tua I DPRD Kota Jogja Ali Fahmi. Ia berpesan, penurunan jumlah pemegang KMS ini bukan bagian dari politik. “Artinya, bukan pencitraan kepala daerah. Tapi, memang kondisi riilnya seperti itu,” tegasnya.

Jika penurunan jumlah pemegang KMS ini malah menjadi bahan untuk pencitraan, Fahmi mendesak dilaku-kan pengecekan ulang. Terlebih, hal tersebut (data pemegang KMS) harus benar-benar objektif. “Sebab, usulan RW sangat banyak mencapai 7.272 KK. Ketika diverifkasi, jumlahnya hanya 3.942 KK,” ujarnya.Dari data pemegang JPS tahun 2016, jumlah warga rentan miskin menga-lami peningkatan. Meski totalnya mengalami penurunan. Jumlah war-ga rentan miskin tahun 2014 menca-pai 10.510. Tahun ini jumlahnya men-jadi 13.361. “Memang penanganan kemiskinan seharusnya komprehensif. Tidak bisa hanya mengandalkan satu sektor saja,” katanya.(eri/hes/ong)