SLEMAN – Indikasi banyaknya orang hilang dari Jogjakarta dan bergabung dengan Gerakan Fajar Nusnatara (Gafatar) di Kalimantan, sedikit banyak mulai terkuak. Setelah beberapa hari lalu, polisi berhasil membawa kembali dr Rica Tri Handayani beserta empat orang lainnya, serta dua tersangka Eko Purnomo (E) dan Veni Orinanda (V) pada 11 Januari lalu. Dalam proses pemulangan ratusan masyarakat eks Gafatar dari campnya di daerah Mempawah, Kalimantan Barat, ternyata didapati adanya warga DIJ.

Kepastian adanya warga DIJ di camp Gafatar tersebut didapat oleh Polda DIJ, meski belum merujuk pada nama, karena masih dikroscek ulang. “Iya memang benar ada (warga DIJ). Tentang siapa-siapanya, masih kami cari tahu,” ujar Direskrimum Polda DIJ Kombes Pol Hudit Wahyudi kepada wartawan, Selasa (19/1).

Hudit mengaku belum dapat menjelaskan secara rinci bagaimana kondisi camp dari Jogjakarta yang dirazia oleh warga setempat tersebut. Termasuk berapa orang yang tinggal di camp tersebut. “Pastinya ada warga Jogja, hanya belum terdata siapa-siapa secara tepat,” tandasnya.

Hudit mengaku, pihaknya telah berkoordinasi dan mengirim data orang DIJ yang diduga pergi ke Kalimantan ke Polda dan Pemda di Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Tengah (Kalteng). “Kami sudah kirim datanya yang pergi,” ujarnya.

Sementara itu, terkait pengusiran warga Gafatar di Kalimantan, Direktur Pusat Studi HAM UII Eko Riyadi mengatakan, negara harus hadir untuk memberikan perlindungan terhadap para pengikut Gafatar. Sebab sejak munculnya pemberitaan Gafatar, banyak intimidasi terhadap pengikut Gafatar, seperti yang terjadi di Mempawah, Kalimantan Barat.

“Bagaimanapun, negara harus memberikan perlindungan, karena mereka juga warga negara Indonesia. Sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi,” katanya.

Tak hanya itu, negara juga harus memastikan jika pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengikut Gafatar juga diproses secara hukum. Sehingga ada kepastian hukum. “Gafatar secara lembaga sudah membubarkan diri. Karena itu, sekarang ini harus dilihat kasus per kasus,” ungkapnya.

Dia melihat dalam kasus Gafatar, tidak ada pelanggaran HAM, sebab apa yang dilakukan oleh mantan anggota Gafatar tersebut beberapa di antaranya adalah tindak kriminal murni.

“Secara normatif, kebebasan beragama dan berkeyakinan itu memang dijamin. Akan tetapi di negara kita hanya ada enam agama yang diakui. Namun dalam kasus per kasus, apa yang dilakukan oleh mantan anggota Gafatar itu kriminal,” terangnya.

Dijelaskan Eko, seperti dalam kasus dr Rica Tri Handayani, dua pelaku membujuk dan menguasai keuangan Rica. Karena itu bisa masuk dalam kriminal murni, meski semua itu dilakukan atas dasar keyakinan.

“Saya tidak bisa bilang Gafatar salah, tapi ini kasusnya harus dilihat satu-satu. Karena setiap kasus beda-beda,” tandasnya. (riz/ila/jko/ong)