JOGJA – Jika membicarakan sekolah, yang biasa dikenal masyarakat memang SD, SMP, dan SMA, serta madrasah yang dikelola Kementerian Agama. Padahal, dalam realitasnya, juga ada sekolah nonformal atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Hanya, keberadaan mereka saat ini terancam mati.

Ancaman mati ini tak lepas dari kesulitan untuk terus beroperasi. Sekadar untuk mendapatkan legalitas izin saja, PKBM yang merupakan lembaga sosial diperlakukan sama di Kota Jogja. Mereka harus mengurus izin operasional di Dinas Perizinan (Dinzin).

“Padahal sebelumnya cukup di Dinas Pendidikan,” keluh Ketua Forum PKBM Kota Jogja Sudarmaji disela audiensi dengan DPRD Kota Jogja, kemarin (19/1).

Di Kota Jogja saat ini ada 17 PKBM. Jumlah sebelumnya ada 30 PKBM, sedangkan 13 sisanya gulung tikar seiring dengan kesulitan beroperasi. Juga, kebijakan Disdik yang melakukan regrouping terhadap PKBM.

“Dari izin, banyak anggota kami yang kesulitan. Karena harus memenuhi izin gangguan, izin mendirikan bangunan, dan lainnya. Kan itu tidak mudah,” ungkapnya.

Padahal, keberadaan PKBM ini adalah jawaban dari harapan masyarakat yang tak bisa bersekolah. Tapi, bisa mendapatkan ijazah legal dari SD sampai tingkat SMA. Makanya, peserta didik di PKBM ini seperti siswa di sekolah formal.

Pesertanya dari mulai gelandangan, pemulung, tukang becak, sampai anak pengusaha. Tapi mayoritas mereka berusia diatas 21 tahun. Atau diatas ketentuan di UU Sisdiknas mengenai peserta didik. Jika melihat dari sisi umurnya, mereka jelas tak mungkin mendapatkan jaminan pendidikan daerah (JPD).

Ketua Forum PKBM DIJ Mawari Dalga menegaskan, 80 persen peserta didik PKBM adalah keluarga miskin. “Mereka itu juga berhak mendapatkan pendidikan,” ujarnya.

Mantan Kepala UPT JPD Disdik Kota Jogja ini menceritakan, ada anak didik dari PKBM-nya yang jempolan. Dia berasal dari keluarga tidak mampu, tapi memiliki tekad kuat sehingga mampu diterima di Farmasi UGM. “Saat menjalani Ospek ada pengumuman dari STAN. Anak tersebut diterima,” ceritanya.

Sang anak itu memilih untuk melanjutkan di STAN. Karena pertimbangan biaya dan masa depan. “Seperti inilah kebahagiaan kami,” tandasnya.

Tapi bukan berarti PKBM tak butuh bantuan. Apalagi jika melihat animo masyarakat cukup tinggi untuk mendapatkan pendidikan dan legalitas kejar paket. “Kalau dibawah 21 tahun jelas sulit. Mayoritas siswa saya itu sudah memiliki brengos dan jenggot,” kelakarnya.

Tak hanya pengurus tingkat DIJ, Ketua Forum PKBM Se-Indonesia Sri Sumarwati mengungkapkan, beberapa daerah pemerintahnya memberikan perhatian penuh pada PKBM. Di Aceh dan Riau, pemerintah benar-benar mendukung dengan memberikan fasilitas sarana dan prasarana. “Di sana, sampai ada mobil operasional,” katanya.

Sebagai kota pelajar, sudah saatnya pemerintah juga memberikan perhatian bagi anak-anak yang memiliki keinginan untuk belajar. Bukan mempersulit, hingga akhirnya memupus harapan anak-anak marginal tersebut.

Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja Agung Damar Kusumandaru sepakat untuk memberikan pendidikan bagi semua masyarakat. Tanpa terbatas umur dan persyaratan wajib KMS (kartu menuju sejahtera). “Apalagi program JPD selalu sisa setiap tahun. Mulai tahun depan juga SMA sudah dialihkan ke provinsi,” terangnya.

Makanya, dengan anggaran 30 persen dari total APBD untuk pendidikan, seharusnya mampu melindungi warga yang ingin bersekolah di PKBM. “Kebetulan tahun ini sudah lewat untuk pembahasan APBD. Kami akan bawa ini di pembahasan APBD Perubahan,” janji politikus dari PAN ini. (eri/ila/ong)