SLEMAN – Pengamat politik dan pemerintahan UGM Mada Sukmajati menilai, DPRD (Legislatif) dan Pemerintah DIJ (Eksekutif) perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengisian jabatan Wakil Gubernur DIJ. Hal itu agar masyarakat mengetahui dan mengikuti prosesnya.

“Dampak kekosongan jabatan Wagub beberapa waktu terakhir ini, mungkin tidak terlalu terasa. Namun yang perlu segera dilakukan adalah sosialisasi ke masyarakat mengenai proses transisinya,” ujar Mada kepada Radar Jogja, kemarin (19/1).

Mada menandaskan, sosialisasi tersebut penting dilakukan agar masyarakat tidak menjadi bingung. Hal itu mengingat proses sampai dengan pengangkatan Wagub memerlukan waktu yang tidak bisa cepat. “Dalam jangka waktu ke depan, jabatan Wagub yang kosong perlu ada skenario, pengisian transisinya yang dipilih DPRD perlu disosialisasikan,” tandasnya.

DPRD, kata Mada, penting menjelaskan kepada masyarakat Jogjakarta sampai sejauh mana jalannya masa transisi. Selain itu, juga desain transisi agar menjamin pemerintahan tetap berjalan sebagai mana mestinya, sekalipun kursi Wagub belum terisi.

“Di sisi lain, gubernur juga perlu menyosialisasikan dan menginformasikan, bahwa kepala pemerintah capable menjalankan pemerintahan sampai sementara waktu tanpa wakil. Hal itu kaitannya tingkat kepercayaan masyarakat terkait kapasitas Gubernur DIJ,” imbuhnya.

Lebih jauh dikatakan, saat ini pembahasan di DPRD bisa menjadi bola liar mengenai bagaimana desain transisi pengisian Wagub, apabila tidak ada penjelasan mengenai tenggang waktunya.

“Meskipun tidak terlalu dominan, namun tetap saja ada banyak peran Wagub yang ditinggalkan selama kekosongan. Saat ini masih menjadi perebutan partai-partai untuk mendasain lembaga Wagub terkait tugas dan wewenangnya,” ujarnya.

Sekali lagi dia mengharapkan, DPRD dan Pemerintah DIJ dapat mensosialiskan dan menjelaskan target kapan posisi wagub segera terisi. “Masyarakat dapat mengikuti prosesnya dengan jernih. Saat ini banyak yang belum paham pengisian posisi Wagub. Masyarakat harapannya ikut berpartisipasi dalam proses penentuan Wagub,” pungkasnya.

Pada bagian lain, proses pengisian jabatan Wagub DIJ segera dimulai dengan membentuk panitia khusus (Pansus) Penetapan dalam waktu dekat ini. Pansus Penetapan nantinya hanya melakukan verifikasi terhadap persyaratan seperti yang tertuang dalam UU Nomor 13/2012 tentang Keistimewaan DIJ.

Ketua Fraksi PAN DPRD DIJ Suharwanta menegaskan, Pansus Penetapan yang akan dibentuk nanti, bekerja sesuai pasal 28 UUK DIJ tentang tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wagub DIJ. Dan seluruh prosedur sudah diatur, sehingga tinggal mengikuti perundangan yang berlaku. “Tinggal melaksanakan saja, pasal itu sudah operasional,” ujarnya, kemarin (19/1).

Sesuai dengan pasal 28 tersebut, pansus melakukan verifikasi atas dokumen prasyarat, seperti yang terdapat dalam pasal 18 dan 19 UUK DIJ, dari poin a sampai m. Pansus penetapan diberikan waktu tujuh hari untuk melakukan verifikasi. Setelah itu diberikan waktu tiga hari untuk melaporkan ke DPRD DIJ. “Jika memenuhi persyaratan, DPRD DIJ punya waktu tujuh hari sejak diterimanya hasil verifikasi, untuk menetapkan dalam rapat paripurna,” tuturnya.

Harwanta mengungkapkan, hal-hal yang di luar UUK, sebaiknya diabaikan. Hal itu sekaligus mematahkan gugatan kubu KPH Anglingkusumo yang mempertanyakan calon Wakil Gubernur DIJ, PA X, terlahir bukan dari pernikahan yang sah. “Kita abaikan, karena tidak diatur dalam UUK,” tegasnya.

Terpisah, Ketua DPRD DIJ Yoeke Indra Agung Laksana menegaskan, meski tetap membuka adanya masukan dari masyarakat, nantinya Pansus Penetapan hanya bertugas melakukan verifikasi terhadap prasyarat yang tertulis dalam UUK DIJ. “Kami tetrap berpegangan pada UU yang mengaturnya,” ujarnya.

Disinggung tentang masukan dari masyarakat luas, Yoeke menegaskan, masukan dari masyarakat tersebut tetap harus berbasis data. “Tugas Pansus Penetapan kan untuk verifikasi data, kalau ada gugatan atau masukan dari masyarakat, juga harus bisa menunjukkan data,” ujarnya.

Politikus PDIP ini mencontohkan saat proses pengisian jabatan Gubernur dan Wagub DIJ 2012 silam. Saat ini ada yang mempersoalkan tentang ijazah PA IX. Pansus Penetapan saat itu meminta PA IX untuk melengkapi dan menunjukkan bukti-bukti keabsahan ijazah. “Kalau tidak salah saat itu sampai ditunjukkan bukti-bukti yang masih dalam bahasa Jawa,” terangnya.

Sementara itu, menantu KPH Anglingkusumo, KPH Wiroyudho tidak mempermasalahkan jika DPRD DIJ bakal mengabaikan materi gugatannya. “Silakan saja DPRD mengabaikan, mereka kan bukan orang-orang bodoh. Mereka orang cerdas. Mudah-mudahan mereka nggak bisa dibodoh-bodohi,” tulisnya melalui pesan WhatsApp.

Wiroyudho menambahkan, materi gugatannya yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jogja termasuk somasi yang ditembuskan ke pemerintah pusat, sekadar menunjukkan kepada masyarakat soal kebenaran. “Kami cuma memperlihatkan apa itu kebenaran. Sudah lazim kalau DPRD punya kepentingan. Itulah Keistimewaan DPRD DIJ,” sindirnya. (pra/ila/jko/ong)